Kemendagri Pulihkan 11.225 Dokumen Warga Terdampak Gempa Flores

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 11.225 dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Pulau Flores telah diterbitkan kembali selama lima hari masa tanggap darurat, 24-28 Agustus 2026. Pemerintah kini mendorong layanan administrasi kependudukan tetap berjalan di daerah untuk menjangkau warga yang belum mendapatkan dokumen pengganti.

Percepatan pemulihan dokumen tersebut menjadi perhatian Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam rapat evaluasi bersama Dinas Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tujuh kabupaten terdampak, Selasa (1/9/2026).

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) bukan sekadar dokumen administratif. Setelah bencana, keduanya menjadi dasar untuk memastikan identitas warga dan memverifikasi penerima bantuan pemerintah.

"Dokumen kependudukan seperti KTP-el dan Kartu Keluarga adalah hak mendasar warga. Dalam situasi pascabencana, keberadaan dokumen ini sangat krusial karena menjadi basis verifikasi data agar masyarakat terdampak dapat mengakses bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tepat sasaran," tegas Teguh Setyabudi dalam arahannya.

Karena itu, Teguh meminta pemerintah kabupaten tetap melanjutkan layanan meski tim dari pemerintah pusat telah menyelesaikan masa pendampingan di lapangan. Petugas diminta menyisir lokasi pengungsian, wilayah yang masih terisolasi, serta memanfaatkan kanal layanan darurat untuk menjangkau warga.

"Layanan jemput bola harus tetap dilanjutkan secara mandiri oleh dinas kabupaten. Menyisir pengungsian, wilayah terisolir, dan mengoptimalkan kanal layanan darurat harus terus berjalan," tambah Dirjen.

Plt Kepala Dinas Dukcapil Provinsi NTT Iwan M. Pellokila mengatakan dukungan peralatan dan pendampingan dari Ditjen Dukcapil membantu percepatan layanan di tujuh kabupaten terdampak.

"Dukungan sarana dan pendampingan dari Ditjen Dukcapil sangat membantu pergerakan tim di 7 kabupaten. Kami siap melanjutkan menyisir warga yang belum terjangkau, memperbarui KK lama ke format baru, serta memfasilitasi penggantian dokumen yang rusak atau hilang," ungkap Iwan M. Pellokila.

Selain mengganti dokumen yang rusak atau hilang, petugas juga akan memperbarui KK lama dan melakukan perekaman biometrik bagi warga yang membutuhkan, termasuk pemilih pemula.

Upaya tersebut sekaligus berkaitan dengan agenda pemerintahan di sejumlah daerah. Ditjen Dukcapil meminta ketersediaan blangko KTP-el dan kesiapan jaringan teknis dijaga untuk mendukung Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, antara lain di Kabupaten Manggarai dan Ngada.

Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam juga meminta pemerintah daerah menginventarisasi kebutuhan peralatan serta memastikan fasilitas pelayanan mobile yang dipinjamkan Kemendagri tetap terawat dan dapat digunakan secara optimal.

Ke depan, layanan akan difokuskan pada tiga hal, yakni penyisiran warga di pengungsian dan desa terisolasi, pemutakhiran data serta perekaman biometrik, dan persiapan dukungan administrasi kependudukan untuk agenda daerah.

Teguh berharap percepatan tersebut dapat membantu warga Flores melewati masa pemulihan dengan lebih mudah, terutama ketika membutuhkan bantuan pemerintah.

"Kita semua berharap dengan percepatan layanan dokumen kependudukan ini, masyarakat terdampak gempa di Pulau Flores dapat segera bangkit, mendapatkan akses bantuan yang dibutuhkan secara utuh, dan kembali menata kehidupan pascabencana dengan lebih baik," demikian Dirjen Teguh Setyabudi memungkasi arahannya.