Tiga Bulan WNI Disandera Perompak Somalia, Ini Desakan untuk Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR mendesak pemerintah segera membentuk task force atau satuan tugas khusus untuk mempercepat upaya penyelamatan empat warga negara Indonesia (WNI) yang masih disandera perompak Somalia, setelah kapal MT Honour 25 dibajak. Hingga kini, penyanderaan terhadap para awak kapal telah berlangsung sekitar 3 bulan tanpa kepastian kapan mereka akan dibebaskan.

Empat WNI yang masih menjadi sandera masing-masing adalah Kapten Ashari Samadikun, Chief Officer Wahudinanto, Second Officer Adi Faizal dan Fiki Mutakin. Mereka merupakan bagian dari 17 awak MT Honour 25 yang dibajak perompak saat kapal berlayar di perairan Somalia pada April 2026.

Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengatakan pemerintah perlu segera membentuk task force agar penanganan kasus tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan TNI, Kementerian Luar Negeri, serta kementerian dan lembaga terkait.

"Kita minta TNI, Menteri Luar Negeri, dan pihak terkait membentuk task force supaya langkah penyelamatan WNI kita yang disandera perompak bisa dilakukan secara terukur," kata Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal di Makassar, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI memberikan dasar hukum bagi TNI untuk menjalankan operasi militer selain perang, termasuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri.

Karena itu, lanjut dia, seluruh instrumen pertahanan, termasuk atase pertahanan Indonesia di luar negeri, perlu dioptimalkan untuk memberikan masukan dan mendukung langkah penyelamatan para sandera.

Deng Ical mengungkapkan, kendala terbesar yang dihadapi hingga kini adalah belum jelasnya pihak yang dapat diajak bernegosiasi dengan kelompok perompak.

"Kontak person atau lembaga yang bertanggung jawab untuk diajak bernegosiasi tidak jelas. Selain itu, lokasi penyanderaan juga berpindah-pindah," ujarnya.

Dia mengatakan informasi mengenai nilai uang tebusan yang diminta para perompak juga masih simpang siur. Berdasarkan laporan yang diterimanya, nilai tebusan sempat disebut sebesar US$2 juta, kemudian meningkat menjadi US$5 juta, hingga kabar terakhir mencapai US$10 juta. Namun, angka tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Kita ingin pemerintah hadir supaya informasi yang diterima jelas, termasuk berapa sebenarnya nilai tebusan yang diminta. Yang paling penting adalah keselamatan WNI kita," katanya.

Menurut Deng Ical, perusahaan pemilik MT Honour 25 juga disebut memiliki kemampuan finansial yang terbatas sehingga tidak lagi mampu memenuhi tuntutan tebusan yang terus berubah.

Dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri dan TNI, Deng Ical mengaku telah memperlihatkan video yang dikirimkan Ustaz Syamsuddin Ashari, ayah Kapten MT Honour 25, Ashari Samadikun. Video itu memperlihatkan kondisi para awak kapal yang memprihatinkan, termasuk harus menyaring air keruh ke dalam botol air mineral untuk diminum.

"Saya putarkan video dan pernyataan Ashari dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri dan TNI agar pemerintah segera membentuk task force. Mudah-mudahan pada rapat berikutnya sudah ada langkah konkret hasil koordinasi lintas kementerian," ujarnya.

Sementara itu, ayah Kapten MT Honour 25, Syamsuddin Ashari, mengaku keluarganya sudah hampir satu bulan tidak lagi menerima kabar dari putranya sejak komunikasi terakhir dengan para sandera terputus.

"Kami benar-benar tidak menerima kabar apa pun, sehingga tidak mengetahui bagaimana kondisi mereka maupun sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini," kata Syamsuddin.

Ia mengatakan keluarga juga menerima informasi bahwa para awak kapal diduga sudah tidak lagi berada di atas MT Honour 25. Namun hingga kini, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Kami mendengar mereka diduga sudah tidak berada lagi di atas kapal karena sudah tidak ada akses komunikasi. Tapi kami belum mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak," ujarnya.

Syamsuddin berharap pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai keberadaan putranya dan seluruh awak kapal yang masih disandera. Menurutnya, yang paling dibutuhkan keluarga saat ini adalah informasi yang jelas mengenai kondisi para sandera sekaligus langkah konkret pemerintah untuk membebaskan mereka.

"Kami hanya berharap ada kepastian mengenai keberadaan dan kondisi anak saya serta seluruh awak kapal. Kami memohon bantuan pemerintah agar keluarga tidak terus-menerus hidup dalam kecemasan," tutupnya.