Pilu Warga Sukabumi Terdampak Tanah Bergerak, Sahur dan Berbuka Dalam Ketidakpastian

Liputan6.com, Jakarta - Ibadah Ramadan tahun ini terasa berat bagi ratusan warga Kampung Cijambe, Desa Bantargadung, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 324 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan kini bertahan di posko darurat Kampung Pasapen akibat ancaman pergerakan tanah yang membayangi permukiman.

Berdasarkan data terbaru, pengungsi tersebut terdiri dari 104 kepala keluarga (KK) yang semuanya berasal dari satu wilayah RT, yakni RT 005/007.

“Untuk sementara data terakhir hari ini ada 104 KK dengan jumlah 324 jiwa dari satu RT di Kampung Cijambe,” ungkap Camat Bantargadung, Syarifudin Rahmat, Senin (2/3/2026).

Kondisi di pengungsian menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka puasa.

Hingga saat ini, dapur umum resmi dari pemerintah daerah belum bisa didirikan karena masih menunggu proses administrasi dan penilaian status bencana.

Syarifudin menjelaskan bahwa pihaknya bersama BPBD dan Tagana Dinas Sosial masih menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penetapan status tanggap darurat.

“Kami sudah berkoordinasi untuk mengupayakan dapur umum. Namun ada prosedur yang harus dilalui. Hari ini dilakukan penilaian apakah ini masuk kategori tanggap darurat bencana atau tidak. Jika nanti SK Bupati sudah ditandatangani, dapur umum bisa langsung diwujudkan,” jelasnya.

Guna mengantisipasi warga yang kesulitan makan, pihak kecamatan berupaya mengaktifkan dapur SPBG/MBG sebagai langkah darurat mulai esok hari. Namun, pengoperasian dapur ini memerlukan pendataan yang sangat detail.

“Kita membutuhkan data rinci jumlah jiwa secara lengkap by name by address. Nanti diusulkan ke pusat, baru mereka ditugaskan untuk pelayanan dapur guna memenuhi kebutuhan berbuka dan sahur warga,” tambahnya.

Di sisi lain, pendataan kelompok rentan seperti anak-anak dan balita masih menemui kendala.

Banyaknya kartu keluarga (KK) warga yang belum dimutakhirkan membuat petugas harus bekerja ekstra untuk mencocokkan data di lapangan.

“Rincian anak-anak masih dalam proses karena kartu keluarga warga banyak yang belum update. Ada yang sudah menikah tapi masih tercatat dalam satu KK, sehingga perlu penyesuaian data,” sambung dia.