Pemerintah Imbau Publik Tak Berspekulasi soal Kasus Ibu Diduga Aniaya Anak Tiri hingga Tewas di Sukabumi

Liputan6.com, Jawa Barat Pemerintah Sukabumi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mendukung proses penyelidikan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang ibu terhadap anak tirinya yang berujung meninggal dunia.

"Kami menghormati dan mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung, termasuk pemeriksaan medis dan uji laboratorium forensik, untuk memastikan fakta secara objektif dan akurat sesuai dengan kaidah hukum dan medis yang berlaku," kata Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Sejauh ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan perangkat daerah lainnya untuk mengawal kasus ini.

"Apabila terdapat unsur kekerasan terhadap anak, maka penanganan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Agus.

Di sisi lain, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait identitas korban dan dugaan penyebab kejadian. 

"Hal ini penting guna menjaga kondusifitas, melindungi martabat keluarga korban, serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," jelas Agus.

Selain itu, pihaknya menyediakan dukungan layanan psikososial atau konseling bagi keluarga yang terdampak. 

"Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap peristiwa yang melibatkan anak harus ditangani dengan profesionalisme, sensitif terhadap hak anak, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi secara ilmiah dan hukum," kata Agus.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras dugaan penganiayaan keji yang diduga dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak tirinya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penganiayaan itu berujung korban meninggal dunia.

"KPAI meminta proses hukum yang cepat," kata Anggota KPAI, Diyah Puspitarini saat dihubungi, Minggu (22/2/2026).

Saat ini kasus ini masih dalam proses penyelidikan Polres Sukabumi. KPAI pun mendesak terduga pelaku diberikan sanksi hukuman yang maksimal sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"KPAI memfokuskan pada penerapan UU Perlindungan Anak Pasal 59A, bahwa proses hukum untuk anak korban filisida harus cepat agar diketahui dengan jelas penyebab kematiannya, dan anak harus mendapatkan perlindungan hukum," ujarnya.

"Untuk pelaku harus dituntut hukuman maksimal Pasal 76C Jo 80 dan karena pelaku orang tua maka ditambahkan hukuman 1/3 dari tuntutan maksimal," kata Diyah, dikutip dari Antara.