Wamendagri Soroti Rencana Pemkot Solo Berlakukan WFA untuk ASN

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiyarto menanggapi rencana Wali Kota Solo Respati Ardi, yang berencana menerapkan sistem work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Bima menilai kebijakan tersebut dapat diterapkan, namun harus melalui kajian mendalam agar tidak mengganggu pelayanan publik.

“Saya menyarankan kepada Pak Wali untuk mengkaji secara detail, efisiensinya berapa dan apakah tidak memberikan dampak terhadap pelayanan publik,” kata Bima Arya usai bertemu Respati di Balai Kota Solo, Selasa (21/10/2025).

Dia menegaskan bahwa penerapan WFA tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi salah satu cara efisiensi anggaran daerah di tengan kondisi saat ini.

“Kalau WFA ini dilakukan, satu, tidak boleh berdampak pada pelayanan publik. Kedua, harus ada efisiensi yang jelas dari situ. Jadi saya minta Pak Wali hitung lagi efisiensinya berapa,” ujar dia.

Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Wali Kota Solo yang memastikan tidak ada pengurangan tunjangan bagi ASN yang menjalani WFA.

“Seperti disampaikan Pak Wali tadi, bahwa WFA itu tidak mengurangi tunjangan. Tidak ada tunjangan yang dikurangi, hanya pengaturan jam kerja saja,” ucapnya.

Terkait mekanisme pengawasan terhadap ASN yang bekerja dari luar kantor, Bima menjelaskan bahwa sistem kontrol harus berjalan secara berjenjang dan pengawasan yang ketat.

“Yang pasti nanti ada supervisi yang berjenjang. Jadi ada atasannya yang mengevaluasi, mulai dari kepala bagian, kepala bidang, sampai kepala dinas. Asisten juga akan melakukan evaluasi,” jelasnya.

Menurutnya, Pemkot Solo juga perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas agar hasil kerja ASN tetap terukur.

“Pak Wali nanti akan menetapkan key performance indicator di kantornya. Output-nya seperti apa, mana yang harus tuntas, dan bagaimana pelaporannya. Jadi kalaupun tidak di kantor, harus jelas output-nya dan ada laporan hasil kerjanya,” tutur Bima.

Sebelumnya, Respati mengungkapkan rencana penerapan kebijakan WFA bagi ASN yang tidak bertugas di sektor pelayanan publik. Kebijakan ini disebut sebagai langkah efisiensi menyusul adanya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp 218 miliar.

Respati menegaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan belanja pemerintah daerah di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menargetkan setiap OPD mampu melakukan penghematan signifikan.

“Iya, kita target setiap OPD itu bisa turun minimal bisa 31 persen,” ujar Respati saat ditemui di Solo, Senin (20/10/2025).