Terbukti Rugikan Negara, Penyidikan Bertahun-tahun Korupsi Bansos Siak Kok Mau Dihentikan?

Liputan6.com, Pekanbaru - Sudah bertahun-tahun Pidana Khusus Kejati Riau mengusut dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Siak. Hasil auditnya sudah keluar dengan temuan kerugian negara Rp389 juta tapi penyidik mengusulkan perkara ini dihentikan.

Sebelum itu, Kejati Riau akan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut. Koordinasi ini terkait hasil penyidikan Bansos Fakir Miskin dan Orang Cacat.

Kepala Kejati Riau Dr Supardi menyatakan, penyidik menyimpulkan kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan mantan Bupati Siak saat itu, Syamsuar, yang kini menjabat sebagai Gubernur Riau.

Menurut Supardi, keputusan memberikan Bansos merupakan kebijakan yang benar. Bansos disalurkan kepada penerima oleh petugas yang ditunjuk, bukan oleh bupati saat itu.

Pada tataran bawah, pejabat terkait seperti bendahara dan pejabat pembuat komitmen tidak menyerahkan langsung. Pemerintah Kabupaten Siak saat itu menggunakan perangkat desa seperti RW dan RT.

"Di sinilah miss linknya, misalnya ada calon penerima telah meninggal dunia lalu uangnya diberikan kepada ahli waris, artinya secara administrasi salah tapi secara hukum pidana tidak ada kesalahan," tegas Supardi," Rabu (3/5/2023).

Supardi menjelaskan, temuan Rp389 juta lebih itu merupakan kumpulan dari ratusan penerima Bansos Siak. Dengan demikian kesalahan administrasi ini melibatkan banyak orang.

"Kalau mau diproses, orang-orang kecil itu, apa gak kasihan? pakai nurani lah," tegas Supardi.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.