Gerindra Usulkan Pecat 3 Anggota DPRD di Jatim Terseret Narkoba

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret tiga anggota DPRD di Jawa Timur berbuntut panjang. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur merekomendasikan pemecatan terhadap tiga kadernya yang terseret kasus tersebut.

Langkah tersebut dikonfirmasi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq. Dia menyatakan, proses penanganan terhadap salah satu anggotanya yang berinisial UAM telah dilimpahkan ke tingkat pimpinan partai yang lebih tinggi.

"Sekarang sudah ada di DPD Gerindra Jawa Timur dan Mahkamah Partai DPP," ujar Zia, Rabu (7/10/2026).

Sementara itu, Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah menegaskan partainya tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan narkotika. Pihaknya telah merekomendasikan pemberhentian terhadap tiga kadernya yang disebut berdasarkan hasil pemeriksaan ikut terseret dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

"Rekomendasi kami adalah pemecatan untuk tiga anggota DPRD Fraksi Gerindra yang memakai narkoba," tegas Kharisma.

Dia menambahkan, berkas rekomendasi pemecatan tersebut segera dikirimkan kepada Mahkamah Partai DPP Gerindra untuk diproses lebih lanjut. Kharisma menyebut penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran berat dalam aturan partai.

Kasus ini terbongkar setelah Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan delapan orang di sebuah hotel di Surabaya pada Senin (28/9/2026). Tiga di antaranya merupakan anggota DPRD aktif dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur.

Ketiganya yakni UAM, anggota DPRD Kabupaten Malang; ADR, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi; dan ARR, anggota DPRD Kabupaten Situbondo. Ketiganya merupakan kader Partai Gerindra.

Proses hukum terhadap mereka berjalan beriringan dengan langkah rehabilitasi. Berdasarkan pengajuan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur, tiga legislator tersebut bersama seorang pengusaha berinisial N menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Banyuwangi sejak Rabu (30/9/2026) malam.

Meski proses rehabilitasi medis berjalan, sanksi etik dan organisatoris dari internal partai tetap diproses secara paralel sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.