Korupsi Motor Listrik BGN: Pengadaan 21 Ribu Unit, 19.683 Dikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya klaster pengadaan motor listrik oleh PT YAT.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, dugaan korupsi tersebut melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari unsur TNI, yakni Kolonel Budi Utomo (BU), serta empat pihak swasta.

Tersangka BU kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer. Sementara empat tersangka lainnya berinisial AM, YY, AA, dan GB.

"Yaitu kalau untuk dari PPK-nya inisialnya BU, dan dari pihak swasta kurang lebih ada empat orang," kata Anang kepada wartawan, Jumat (2/10/2026).

"AM ini selaku Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT. Terus YY, ini perempuan. Terus AA, Direktur PT ASE. GB, selaku Direktur PT ASE. Yang tadi YY itu Direktur PT YAT," sambungnya.

Budi Utomo ditahan di Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya). Sementara AM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, YY di Rutan Pondok Bambu, serta AA dan GB di Rutan Kejari Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para tersangka diduga bersekongkol mengondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenangan penyedia, spesifikasi, hingga harga perkiraan sendiri (HPS).

Anang mengatakan, nilai anggaran pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp 1,2 triliun. Sementara perhitungan kerugian negara masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan. Nilai anggarannya kurang lebih 1,2 triliun, dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan untuk kerugian negaranya," katanya.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan motor listrik semula direncanakan sebanyak 25.644 unit. Jumlah tersebut kemudian direvisi menjadi 21.000 unit.

Namun, hingga sekitar Maret 2026, motor yang benar-benar diproduksi hanya 2.117 unit. Kendati demikian, data pelaksanaan mencatat pengadaan tersebut seolah-olah telah terealisasi sekitar 21.800 unit.

“Yang kurang lebih kalau dijanjikan itu kan sekitar 25.644. Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit,” terang Anang.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 603 juncto Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.