Ratusan Anak Difabel di Makassar Tak Tertangani Maksimal Usai Didistribusikan BPJS ke Rumah Sakit Lain

Liputan6.com, Makassar - Dinas Kesehatan Kota Makassar kembali memediasi pemutusan kerja sama antara Klinik Cerebellum dan BPJS Kesehatan pada Rabu (18/1/2023). Dinas kesehatan berharap kerja sama itu bisa segera terjalin kembali karena selama ini Klini Cerebellum banyak menangani anak-anak difabel. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah menjelaskan bahwa sejatinya proses kerja sama itu hanya pihak BPJS dan pihak Klinik Cerebellum yang terlibat. Namun pemerintah kemudian hadir karena Klinik Cerebellum diketahui menangani sedikitnya 307 pasien anak difabel . 

"Kenapa kami (Dinkes Kota Makassar) dan pemerintah provinsi kemudian hadir disini karena adanya 307 anak difabel yang menjalani terapi di Klinik Cerebellum," kata Nursaidah kepada wartawan, Rabu (18/1/2023). 

Sejak pemutusan kerja sama tertanggal 1 Januari 2023, ratusan pasien anak difabel dan pasien umum yang menjalani terapi di Klinik Cerebellum itu kemudian didistribusikan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjut (FKRTL)

Dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, setidaknya ada 15 FKRTL yang disiapkan BPJS Kesehatan untuk menjadi lokasi pendistribusian pasien dari Klinik Cerebellum. 5 di antaranya dikhususkan untuk menangani pasien anak difabel demi mendapatkan terapi okupasi dan terapi wicara. 

Ironisnya, kata Nursaidah, ternyata ratusan pasien anak difabel itu tidak tertangani dengan baik usai mereka didistribusikan ke 5 FKRTL. Bahkan beberapa di antaranya mendatangi Kantor DPRD dan Dinas Kesehatan untuk mengadu. 

"BPJS sebenarnya sudah menyiapkan 5 layanan kesehatan rumah sakit yang akan menampung semua anak difabel, rupanya juga belum tertangani dengan sempurna dan belum maksimal," jelasnya. 

Atas dasar itu lah kemudian Dinas Kesehatan Kota Makassar berharap kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Klinik Cerebellum bisa segera terjalin kembali. Nursaidah bahkan menyebut bahwa jika kerja sama itu tidak bisa mencakup secara keseluruhan, maka setidaknya kerja sama bisa dilakukan khusus untuk pasien anak difabel. 

"Pemerintah baik provinsi maupun kota berharap agar BPJS membuka peluang kerja sama lagi dengan Klinik Cerebellum terkait penanganan difabel saja dulu, jika hal yang lainnya belum bisa dikerja samakan. Karena hal yang satunya itu merupakan pelayanan secara umum," ucapnya. 

Sementara pihak BPJS yang hadir dalam proses mediasi itu menjelaskan bahwa dirinya tidak berada dalam kapasitas untuk bisa mengambil kebijakan. Pihak BPJS mengaku akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinannya terlebih dahulu dan hasilnya akan diinformasikan kemudian.