Ombudsman dan KPPU Sidak ke Distributor Minyak Goreng di Sumut, Apa Hasilnya?

Kepala Kantor KPPU Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas menyebut, harga pasar terbentuk dari Supply and Demand. Saat Supply terbatas, maka masyarakat akan membeli minyak goreng di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).

"Itu yang menjadi keuntungan pedagang untuk meraih untung lebih banyak," ucapnya.

Disampaikan Ridho, minyak goreng kemasan yang didapati di PT Aldoraya ada sekitar 1.500 karton, dan minyak goreng premier di dalam 1.000 jirigen bermuatan 20 liter. Terkait minyak goreng di dalam jirigen, berdasarkan keterangan distributor memang bukan dengan harga HET.

Minyak goreng di dalam jirigen itu didistribusikan ke hotel, restoran, dan kafe atau Horeka sesuai dengan harga normal sekitar Rp 300 ribu per jirigen.

"Itu normal, sesuai pasokan karena ke kebutuhan. Tapi kita belum tahu juga, jangan-jangan dari Horeka juga mengurangi pembelian yang 20 liter dan memilih mengumpulkan dari kemasan. Karena lebih murah," terangnya.

Di lokasi lain, Ombudsman Sumut dan KPPU Wilayah I Medan menemukan adanya hambatan pasokan minyak goreng di PT Alamjaya Wirasentosa.

Kepala Kantor KPPU Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas mengatakan, selama 2 minggu pasokan minyak goreng merek Bimoli tidak lancar.

"Akan dilihat dari sisi produsennya apakah ada masalah. Karena kalau penjelasan dari mereka, untuk ritel modern langsung ambil ke produsen," kata Ridho.

Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar menjelaskan, terasa janggal kenapa selama 2 minggu di PT Alamjaya pasokan minyak goreng kosong.

"Ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Padahal, PT Alamjaya ini biasanya ambil dari PT Ivomas," tandasnya.