Ketika Petugas Pembuat E-KTP di Blora Terekam Terima Imbalan dari Warga

Munculnya persoalan oknum petugas e-KTP menerima imbalan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Riyanto, menyayangkan hal ini terjadi.

"Kalau itu bentuknya balas jasa dalam rangka pelayanan dan menerima imbalan, itu tetap tidak boleh, apalagi jika itu meminta," ucap Kadinas setelah mengetahui rekaman video amatir oknum tersebut saat ditemui di ruangannya, Selasa (11/6/2019).

Sebagai kepala dinas, dirinya akan mengonfirmasi kepada yang bersangkutan dan akan memanggilnya. Untuk tindakan tegasnya, kata dia, akan diberi teguran terlebih dahulu.

"Sanksi yang akan diberikan akan kami bahas bersama Kasi-nya, Kabid-nya dan akan kami sidang," katanya.

M Haris Suhud, salah seorang warga yang awalnya memberikan video rekaman tersebut kepada Liputan6.com, berharap adanya peristiwa ini menjadikan efek jera bagi pelaksana negara yang ada di Kabupaten Blora.

"Mereka cuman pelaksana negara, janganlah bersikap seolah-olah negara milik mereka. Pemilik negara Indonesia ini adalah masyarakat, dan mereka cuman pelaksana," ucap pria Blora yang keseharian sebagai penulis skenario film Indonesia.

"Kejadian ini sudah sering terjadi semena-mena, harapan saya di era keterbukaan ini biar ada perbaikan, bukan hanya slogan-slogan saja di birokrasi. Secara kenyataan di akar rumput kejadian seperti ini masih sering terjadi," Haris memungkasi.

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, menanggapi beredarnya video amatir petugas e-KTP di Blora menerima imbalan dari warga.

Kepada Liputan6.com, Sabarudin mengatakan pelayan pembuatan e-KTP tidak ada biaya alias gratis. Apabila terdapat biaya dan tidak dapat dipertanggungjawaban secara hukum, maka dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan menyimpang dari prosedur.

"Tidak ada alasan pembenaran dari pelaksana atau pegawai bahwa uang atau barang diberikan sendiri oleh pemohon atau sukarela," jelas dia ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (11/6/2019).

Menurutnya, dalam bentuk apa pun dari pemohon yang diberikan kepada pegawai karena melaksanakan tugas dan bertentangan peraturan dan sumpah/ janji jabatannya adalah perbuatan maladministrasi berupa perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Uang Nomor 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.

"Seharusnya apabila tidak alasan hukum menerima pemberian pengguna layanan, pegawai atau pelaksana wajib menolak," ujarnya.

Ombusdman menyarankan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Blora serta Inspektorat Blora untuk melakukan pemeriksaan atas tindakan pegawai yang diduga melakukan maladministrasi tersebut.

"Sebagai atasannya, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan membina serta memeriksa apabila ada pelanggaran peraturan yang dilanggar bawahannya," Sabarudin menandaskan.

Simak video pilihan berikut ini: