Risma, di Antara Perintah Partai dan Warga Surabaya

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma di antara nama yang disebut-sebut menjadi pilihan PDIP, untuk pencalonan Pilkada DKI 2017.

Namun, Risma sudah menolak jika partainya ingin mengusung dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, sebagai politikus terlebih kader PDIP, harus mematuhi perintah partai, termasuk siap dicalonkan gubernur DKI. Sebab, ini suatu kehormatan.

"Politisi yang punya cita-cita besar pasti bercita-cita ke DKI. Jadi calon di DKI itu suatu kehormatan," kata Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

‎Anggota Komisi XI DPR ini juga mengaku mengetahui munculnya relawan Risma di Jakarta. Ini akan menjadi masukan bagi partai dalam memilih sosok calon yang akan diusung.

‎"Aspirasi harus datang dari dua arah. PDIP akan menentukan sikap setelah proses seleksi penjaringan dan penyaringan dilakukan, prosesnya masih berlangsung," ujar Hendarawan.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga ‎mengatakan, siapa pun yang ditunjuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, harus siap menjalani dan patuh.

‎"Kami punya keyakinan siapa pun kader yang ditunjuk nanti, yang diputuskan ketua umum, pasti bersedia," kata dia.

"Karena itu namanya kader sejati. Seorang masuk PDIP Perjuangan yang mempunyai ideologi Pancasila, ditugaskan dimana pun harus siap," tegas Eriko.

Terkait keinginan Risma yang meminta PDIP harus meyakinkan masyarakat Surabaya --jika dia harus ikut Pilkada DKI, Eriko menyatakan, sebenarnya bisa digantikan wakilnya yang juga kader PDIP.

"Kalau itu beliau tentunya yang bisa menjawabnya soal itu. Mekanisme kan sudah ada. Kalau beliau katakan asumsinya ditunjuk untuk DKI, tentu ada wakilnya. Kan itu mekanisme yang ada selama ini," Eriko menandaskan.


**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.