Waduh, 5,1 Juta Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Belum Bayar Pajak

BPRD DKI Jakarta Catat Ratusan Unit Mobil Mewah Menunggak Pajak — Petugas BPRD DKI Jakarta menempelkan stiker saat razia supervisi pencegahan pajak kendaraan mewah di Apartemen Pavilion, Jakarta, Senin (9/12/2019). BPRD DKI Jakarta bekerja sama dengan Samsat Jakpus dan KPK melakukan penindakan 6 mobil mewah di Apartemen Pavilion. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Terdapat 5,1 juta kendaraan bermotor di DKI Jakarta belum membayar pajak. Hal itu diungkapkan Kepala Samsat Jakarta Selatan, Khairil Anwar.

"Saat ini yang belum daftar ulang kendaraan bermotor ada 5,1 juta dengan potensi (penerimaan pajak) Rp 2,1 triliun," kata Khairil seperti dilansir kanal Peristiwa Liputan6.com.

Dari 5,1 juta kendaraan, 1,1 juta kendaraan bermotor berdomisili di Jakarta Selatan. Potensi pajaknya diakui Khairil mencapai Rp 500 miliar.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat DKI Jakarta dapat melakukan pembayaran wajib pajak sebelum akhir Desember 2019.

"Terhadap kendaraan yang belum daftar ulang kami sudah memberikan imbauan kepada yang bersangkutan. Bila tak respons, maka kami datangi rumahnya. Kemudian di mal juga apartemen kami datangi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Selatan, Yuspin Dramatin menyatakan pihaknya menemukan tiga Mercedes Benz bermasalah di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Menurut dia, satu di antaranya belum membayar pajak yang berakhir pada Agustus 2019.

"Nomor polisi B 1251 SAP, Mercedes Benz E250 warna putih nilainya Rp 20,6 juta," kata Yuspin di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Saksikan Juga Video Pilihan di Bawah Ini:

BPRD mencatat sedikitnya 170 mobil mewah di kawasan Penjaringan belum membayar pajak dengan total potensi pendapatan sebanyak Rp 5,4 miliar.

2 dari 2 halaman

Tidak Terdata

Selain itu, dia juga mengaku juga menemukan dua mobil Mercedes yang tidak ditemukan datanya di BPRD. Mobil tersebut diduga berasal dari luar daerah dan hanya menggunakan nomor polisi Jakarta.

"Kemungkinan pelat nomor daerah dan kami juga akan lakukan koordinasi dengan daerah lain. Karena kita juga mengantisipasi adanya kebocoran pajak yang diakibatkan karena pemakaian nomor yang tidak sesuai ketentuan," papar dia.

Sebulan Jelang Batas Akhir, Jumlah Pelaporan SPT Alami Peningkatan

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Pajak Kendaraan
Tunggak pajak