Blok Masela dan Peran Strategis Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Pengembangan Wilayah Kerja (WK) Masela di Laut Arafura, Maluku, merupakan salah satu program dan agenda utama ketahanan energi nasional. Proyek ini memiliki nilai investasi yang diklaim mencapai US$ 20,9 miliar atau setara Rp. 355 triliun. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan kapasitas produksi LNG yang besar, keterlibatan entitas bisnis negara menjadi faktor penting untuk memastikan berjalannya proyek dan sekaligus mengamankan nilai ekonomi dan pemenuhan kebutuhan gas nasional.

Penggerak Konsorsium Investasi

Sejak Kontrak Kerja Sama WK Masela pertama kali ditandatangani pada 1998 lalu, dalam perjalanannya, proyek ini mengalami beberapa kali perubahan rencana pengembangan (Plan of Development/POD), termasuk perubahan skema dari kilang terapung (offshore) menjadi kilang darat (onshore).

Hambatan untuk berjalannya investasi meningkat ketika Shell Upstream Overseas Services memutuskan untuk keluar dari proyek dan melepas 35% hak kelolanya (Participating Interest/PI). Kepergian mitra strategis ini sempat memicu ketidakpastian terkait kelanjutan investasi dan pencarian pendanaan baru.

Pada kisaran Juli 2023,  PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku subholding hulu Pertamina, bersama dengan Petronas Masela resmi mengambil alih seluruh porsi hak kelola milik Shell tersebut. Masuknya PT Pertamina (Persero) melalui PHE ke dalam konsorsium tersebut dapat dikatakan mengakhiri stagnasi panjang proyek ini sekaligus memberikan landasan baru bagi aspek komersial dan operasional di lapangan. Dalam pembagian struktur konsorsium yang baru, INPEX Masela Ltd. bertindak sebagai operator utama dengan porsi mayoritas sebesar 65%, diikuti oleh Pertamina yang memegang 20% PI, dan Petronas yang menguasai 15% sisanya.

Secara finansial, porsi 20% menuntut komitmen modal yang signifikan dari Pertamina. Dari total estimasi investasi eksekusi proyek sebesar US$20,9 miliar, Pertamina bertanggung jawab atas pembiayaan secara proporsional sesuai hak kelolanya. Pengeluaran investasi ini dialokasikan untuk membiayai rangkaian tahapan teknis, mulai dari penyelesaian desain rekayasa terperinci (Front-End Engineering Design/FEED), persiapan lahan, hingga fase konstruksi fisik yang kemudian saat ini dikatakan telah memasuki peletakan batu pertama (groundbreaking) komprehensif.

Proyek ini juga mengintegrasikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) senilai US$1 miliar sejak fase awal untuk memenuhi standar ESG global, dengan perizinan lahan yang telah didapat untuk mempercepat tender EPC. Nantinya, proyek Lapangan Abadi Masela ini ditargetkan untuk mampu memproduksi LNG berkapasitas 9,5 juta metrik ton per tahun (MMTPA), gas pipa sebesar 150 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), serta kondensat sekitar 35.000 barel per hari.

Stabilitas Pasar Domestik dan Sinergi BUMN

Salah satu aspek terpenting dalam proyek gas laut dalam berskala masif adalah jaminan pasar penyerapan produk (offtaker) jangka panjang. Masuknya Pertamina ke dalam Blok Masela secara langsung dan tidak langsung dapat memitigasi risiko pasar di sisi hilir melalui ekosistem korporasi yang terintegrasi. Melalui jaringan anak usahanya, seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertagas di dalamnya, Pertamina memiliki infrastruktur transmisi serta distribusi gas yang dapat menjangkau konsumen industri utama di Indonesia. Integrasi dengan infrastruktur dan komitmen pasar domestik memperkuat peran Pertamina di Blok Masela, dengan minimal 60 persen produksi LNG Abadi dapat dialokasikan untuk kebutuhan industri strategis nasional dan pembangkit listrik.

Keberadaan Pertamina di dalam konsorsium Blok Masela juga membuka ruang sinergi yang lebih kuat dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). Sebagai sesama badan usaha milik negara, koordinasi antara Pertamina sebagai produsen gas dan PLN sebagai penyerap pasokan untuk pembangkit listrik domestik dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih sinergis dan terkoordinasi. Kepastian penyerapan domestik ini meminimalkan ketergantungan proyek pada fluktuasi pasar spot LNG internasional, sehingga kelayakan ekonomi proyek dapat lebih terjaga dari fluktuasi harga global.

Pada aspek dukungan permodalan dan keputusan strategis, posisi Pertamina diperkuat oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebagai lembaga superholding yang mengonsolidasikan aset-aset besar milik negara, Danantara berfungsi sebagai jangkar finansial nasional. Keberadaan Danantara dalam konfigurasi ini dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan fleksibel, baik melalui skema sindikasi perbankan, penerbitan instrumen utang, maupun optimalisasi modal kerja inter-BUMN. Dukungan finansial institusional ini turut menurunkan risiko kredit (credit risk) Pertamina dalam mendanai proyek Masela, sekaligus memberikan keyakinan kuat kepada mitra internasional seperti INPEX dan penyedia dana eksternal mengenai keberlanjutan arus kas proyek.

Keterlibatan Pertamina sebagai bagian inti dari konsorsium investasi memberikan dampak langsung terhadap kelancaran operasional di lapangan. Sebagai korporasi milik negara yang memiliki hubungan institusional erat dengan pembuat kebijakan, Pertamina berfungsi sebagai jembatan birokrasi antara konsorsium internasional dengan kementerian terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Faktor ini krusial dalam turut mempercepat proses perizinan teknis dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), terutama terkait pemanfaatan wilayah pesisir serta integrasi teknologi rendah emisi Carbon Capture and Storage (CCS) yang diterapkan dalam proyek ini. Hambatan non-teknis, seperti pengadaan lahan darat (onshore) untuk pembangunan kilang LNG di Kepulauan Tanimbar, dapat dimitigasi secara lebih efektif karena kehadiran BUMN membantu mempermudah pendekatan formal dan legalitas dengan masyarakat lokal serta pemangku kepentingan daerah.

Secara politis, keberadaan Pertamina di dalam konsorsium juga mempekuat kedudukan Masela sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Keberadaan badan usaha negara di dalam konsorsium seperti mengonfirmasi bahwa kepentingan nasional di dalam proyek ini berada di dalam ruang kendali operasional pemerintah sehari-hari. Pemerintah menjadi lebih tidak ragu untuk memberikan sejumlah insentif fiskal, kelonggaran regulasi impor barang modal, serta jaminan keamanan operasional karena status vital proyek ini terhadap perekonomian nasional.

Groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela pada 16 Juli 2026 lalu yang menandai dimulainya pembangunan fisik dan pekerjaan persiapan adalah buah sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Meskipun telah menunjukkan kemajuan penting, proyek masih harus menyelesaikan tahapan Front-End Engineering and Design (FEED), mencapai Final Investment Decision (FID), dan memasuki tahap engineering, procurement, and construction (EPC). Seluruh tahapan tersebut membutuhkan kepastian regulasi, keekonomian, pembiayaan, dan koordinasi lintas sektor. Disitulah posisi strategis Pertamina sebagai jangkar dapat lebih memaksimalkan peran dan fungsinya.  

.