Bahlil: Pembangunan Proyek Blok Masela Rampung 2029

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, proyek gas raksasa Blok Masela akhirnya memasuki tahap pembangunan setelah tertunda selama hampir tiga dekade. Proyek yang berada di Laut Arafura, Maluku, itu ditargetkan mulai berproduksi pada 2029.

Menurut Bahlil, pengembangan Blok Masela telah berlangsung sejak 1998, tetapi selama 28 tahun belum juga terealisasi. Selama kurun waktu tersebut, proyek ini melewati enam masa pemerintahan presiden tanpa kepastian pelaksanaan.

"Blok Masela ini sudah 28 tahun, dari tahun 1998 sudah ada. Itu sudah melewati enam presiden, terakhir Pak Presiden Prabowo," kata Bahlil usai membuka Musyawarah Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Sabtu (18/7/2026).

Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama molornya proyek adalah panjangnya pembahasan mengenai konsep pengembangan, apakah fasilitas pengolahan gas dibangun di laut (offshore) atau di darat (onshore). Perdebatan tersebut membuat proyek bernilai besar itu tidak kunjung berjalan sehingga manfaat ekonomi bagi negara terus tertunda.

"Kalau ini terus menjadi perdebatan, kapan selesainya? Dampaknya, kita baru akan mendapatkan pendapatan negara ketika proyek ini berjalan," ujar dia.

Bahlil mengatakan, setelah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memutuskan untuk segera mengeksekusi proyek tersebut. Keputusan itu kemudian ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai awal dimulainya tahap konstruksi.

"Alhamdulillah, dalam satu tahun saya bisa meng-clear-kan, kemudian kemarin sudah groundbreaking," ungkapnya.

Blok Masela yang dikelola Inpex Corporation bersama mitranya itu memiliki total nilai investasi sekitar US$ 21 miliar atau Rp 376,75 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.940). Nilai tersebut mencakup tambahan investasi sekitar US$ 1 miliar atau Rp 17,94 triliun untuk penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).

Apabila telah beroperasi, proyek ini diperkirakan mampu memproduksi sekitar 9,5 juta ton liquefied natural gas (LNG) per tahun, 150 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD), serta sekitar 35 ribu barel kondensat setiap hari.

Dengan dimulainya pembangunan, pemerintah optimistis proyek strategis nasional tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada 2029.

"Dengan groundbreaking itu, maka tahap pembangunan mulai berjalan dan diperkirakan selesai, insyaallah, tahun 2029," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah masih menegosiasikan harga gas hasil produksi Lapangan Abadi Blok Masela. Meski demikian, pemerintah menargetkan harga gas untuk industri pupuk berada di kisaran US$ 6–7 per MMBtu agar tetap kompetitif dan mampu mendukung program hilirisasi.

Bahlil menjelaskan, skema harga gas tersebut masih dibahas karena sangat dipengaruhi oleh sistem penyaluran, baik melalui jaringan pipa maupun fasilitas liquefied natural gas (LNG). Menurutnya, rencana pembangunan pipa bawah laut sepanjang sekitar 180 kilometer menjadi salah satu faktor penentu dalam perhitungan struktur harga.

“Harga gasnya lagi negosiasi, tergantung. Kalau kita pakai pipa, pipanya itu kan 180 kilometer,” kata Bahlil saat meninjau langsung site Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).

Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan skema distribusi melalui fasilitas LNG yang akan dipadukan dengan pasokan gas dari pipa guna menjaga efisiensi penyaluran ke industri.

“Dengan LNG nanti, storage-nya ada sebagian yang kita tarik dari laut sehingga bisa kita blending,” ujarnya.

Meskipun negosiasi harga secara keseluruhan masih berjalan, Bahlil memastikan pemerintah telah mengunci kisaran harga gas khusus untuk industri pupuk di angka US$ 6–7 per MMBtu. Angka ini dinilai cukup ideal untuk mendukung daya saing industri pupuk nasional.

“Yang jelas, untuk pupuk itu kemarin kita sudah dapat kurang lebih sekitar US$ 6–7 per MMBtu. Cukup, benar-benar cukup,” tegas Bahlil.

Sementara itu, untuk penjualan LNG, Bahlil menyebut formulasinya akan mengikuti pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Kendati demikian, ia menekankan agar mayoritas bahan baku gas tetap diproses di dalam negeri demi menciptakan nilai tambah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“LNG memang akan memakai formulasi ICP, tetapi yang saya inginkan adalah proses bahan bakunya dilakukan dari sini. Sehingga, multiplier effect dan nilai tambahnya benar-benar terjadi di Indonesia,” pungkas Bahlil.