Menghadapi Dampak Perang Iran: Indonesia Butuh Persatuan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengingatkan bahwa dunia sedang berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Konflik di Timur Tengah, khususnya perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berpotensi menyeret berbagai negara lain ke dalam dampak yang lebih luas.

"Kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Pihak-pihak kekuatan besar sedang bertikai dan bisa menyeret bangsa-bangsa lain ke dalam keadaan yang susah," kata Presiden Prabowo.

Meski Indonesia berada jauh dari lokasi konflik, perang modern tidak lagi terbatas pada medan tempur. Dampaknya menjalar melalui jalur perdagangan, pasar energi, sistem keuangan, hingga harga pangan di berbagai belahan dunia. Karena itu, bangsa Indonesia tidak bisa berpura-pura bahwa krisis global tersebut tidak akan memengaruhi kehidupan nasional.

Indonesia harus bersiap menghadapi kemungkinan dampak yang muncul dari konflik ini. Persiapan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kekompakan seluruh elemen bangsa—elite politik, tokoh masyarakat, pengusaha, buruh, petani, mahasiswa, organisasi keagamaan, hingga masyarakat luas.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, persatuan nasional menjadi modal utama agar Indonesia mampu menghadapi guncangan yang mungkin terjadi.

Perang Iran tidak hanya merupakan konflik geopolitik, tetapi juga berpotensi menciptakan guncangan ekonomi global yang besar.

Salah satu sektor yang paling cepat merasakan dampaknya adalah energi. Selat Hormuz selama puluhan tahun dikenal sebagai jalur energi paling strategis di dunia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari—atau hampir seperlima konsumsi minyak global—melewati jalur sempit tersebut.

Ketika konflik militer mengganggu jalur ini, harga minyak merespons dengan sangat cepat. Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak yang sebelumnya berada di bawah 70 dolar per barel melonjak mendekati 120 dolar. Sejumlah analis bahkan memperkirakan harga dapat mencapai kisaran 150 hingga 200 dolar per barel jika gangguan berlangsung lama.

Masalahnya, dunia tidak memiliki kapasitas cadangan yang cukup untuk menggantikan pasokan sebesar itu dalam waktu singkat. Jika aliran minyak melalui Selat Hormuz benar-benar terhenti, dunia akan menghadapi kekurangan energi yang serius.

Negara-negara pengimpor energi akan menjadi korban pertama. Kawasan seperti Eropa, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, dan Tiongkok sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah. Lonjakan harga energi secara langsung meningkatkan biaya produksi, transportasi, dan konsumsi rumah tangga.

Beberapa negara bahkan sudah mulai mengambil langkah darurat. India memprioritaskan distribusi gas untuk kebutuhan rumah tangga. Thailand menangguhkan perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai negeri untuk menghemat energi. Filipina memperkenalkan minggu kerja empat hari bagi sebagian instansi pemerintah, sementara Vietnam mendorong masyarakat bekerja dari rumah untuk menekan konsumsi energi.

Semua langkah tersebut menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki fase ekonomi yang dipengaruhi oleh situasi perang.

Dampak konflik juga tidak akan berhenti pada energi. Gangguan di kawasan Teluk berpotensi mengganggu perdagangan pupuk global. Sekitar 30 persen ekspor pupuk dunia—termasuk urea, amonia, fosfat, dan sulfur—melewati jalur perdagangan tersebut.

Jika distribusi pupuk terganggu, biaya produksi pertanian akan meningkat. Pada akhirnya, kenaikan biaya tersebut akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih mahal.

Dalam kondisi tertentu, krisis energi bahkan dapat berubah menjadi krisis pangan global.

Indonesia tentu tidak sepenuhnya kebal terhadap dampak krisis ini.

Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak, gas, dan bahan baku pupuk, lonjakan harga energi berpotensi menekan anggaran negara melalui peningkatan subsidi energi. Di sisi lain, kenaikan biaya energi juga dapat memicu inflasi domestik melalui kenaikan biaya transportasi, produksi, dan pangan.

Situasi ini juga menempatkan bank sentral di banyak negara, termasuk Indonesia, dalam dilema kebijakan. Untuk menahan inflasi, suku bunga biasanya harus dinaikkan. Namun kebijakan tersebut berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, konflik Iran berpotensi menempatkan banyak negara dalam tekanan ekonomi yang kompleks.

Meski demikian, sejarah menunjukkan bahwa ekonomi global memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap guncangan besar. Dunia pernah menghadapi berbagai krisis sebelumnya, termasuk perang Rusia-Ukraina yang mengguncang pasar energi dan pangan global.

Namun satu hal yang menjadi kunci dalam menghadapi krisis adalah ketahanan nasional dan solidaritas masyarakat.

Di sinilah pesan Presiden Prabowo menjadi relevan. Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan kesulitan di masa depan. Sebaliknya, bangsa ini harus bersiap menghadapinya secara realistis, dengan memperkuat kerja sama nasional dan persatuan seluruh elemen bangsa.

Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, persatuan nasional bukan sekadar slogan. Ia adalah fondasi utama agar Indonesia mampu melewati badai krisis global dengan lebih kuat.