Soeyono: Kenaikan Pangkat Penghargaan Harus Ditiadakan

Liputan6.com, Jakarta: Kenaikan pangkat jenderal penghargaan terhadap pensiunan TNI, seperti yang diberikan Presiden Megawati Sukarnoputri kepada Hari Sabarno dan A.M. Hendropriyono, harus ditiadakan. Apalagi, proses kenaikan pangkat dari letnan jenderal (letjen) menjadi jenderal penuh itu menyalahi prosedur karena tanpa sepengetahuan Markas Besar TNI. "Nanti [dampak] negatifnya ada jenderal seribu tiga, jenderal gampangan. Bukan dasar profesionalisme," kata Letjen Purnawirawan TNI Soeyono kepada Rosianna Silalahi saat berdialog di Studio Liputan 6 SCTV Jakarta, Kamis (7/10) petang.

Mantan Panglima Daerah Militer IV Diponegoro itu mengatakan, kenaikan pangkat kolonel dan jenderal seharusnya diusulkan Mabes TNI kepada presiden. Selanjutnya akan diputuskan melalui keputusan presiden (Keppres). Soeyono menilai, kenaikan pangkat yang bersifat penghargaan itu berdampak negatif pada prajurit TNI yang berjuang di lapangan. Akan ada timbul keirian. Jadi, meski sah, kenaikan pangkat Hari Sabarno dan Hendropriyono dari letjen menjadi jenderal bintang empat itu menyalahi prosedur. "Pemberian pangkat ini hal baru karena tidak ada aturan administratifnya," kata mantan Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI.

Soeyono menambahkan, memang kasus serupa pernah terjadi di era pemerintahan Soeharto. Saat itu, sejumlah pensiunan mendapat kenaikan pangkat. Meski dilakukan melalui prosedur, yakni diusulkan dulu oleh Mabes TNI--Mabes ABRI saat itu, kenaikan pangkat seperti itu akhirnya diminta dihapuskan. Sebab, TNI menilai, kenaikan pangkat harus berkenaan dengan tugas-tugas keprajuritan. Kenaikan pangkat pada pensiunan tidak lazim. "TNI sebenarnya sudah mengusulkan pangkat kehormatan kepada yang sudah pensiun ditiadakan karena ada unsur keterpaksaaan," tambah dia.

Jenderal berbintang tiga itu meyakini, pemberian pangkat kepada Sabarno dan Hendropriyono lebih bersifat penghargaan atau reward. Dan itu tidak ada dampak administratif, apalagi kenaikan gaji bagi keduanya. Soeyono menilai, hal itu sah-sah saja karena berkaitan hak prerogatif presiden. Sayangnya, prosesnya tak melalui prosedur. Ia berpendapat, pemberian pangkat bagi yang menerima nantinya lebih bersifat untuk pemakaian gelar dan kebanggaan. "Pertanyaannya, ini suatu rekayasa pengambil keputusan atau yang ingin naik pangkat. Itu pertanyaan. Saya nggak tahu. Itu harus dibuktikan," kata dia.(DEN)