El Nino hingga November, Ini Langkah Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan belum berakhir dalam waktu dekat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut El Nino kuat masih akan berlangsung sekitar satu setengah bulan, sementara hujan alami berpotensi baru turun pada akhir Oktober atau awal November.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memperkuat penanganan karhutla dengan mengerahkan sekitar 5.000 pegawai Kementerian Kehutanan, terutama Polisi Kehutanan, di enam provinsi rawan kebakaran.

“Artinya El Nino yang sangat kuat, El Nino yang sama dengan El Nino pada tahun 2015, ini akan masih bersama kita lebih kurang 1,5 bulan lagi,” kata Raja Juli seusai rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (16/9/2026).

Raja Juli mengatakan, pemerintah semula memperkirakan hujan alami mulai turun pada awal Oktober. Namun, berdasarkan perkembangan terbaru, hujan diprediksi baru datang pada akhir Oktober bahkan awal November.

“Dari sisi BMKG yang awalnya di awal Oktober sudah akan ada hujan alami, namun nampaknya hujan alami itu baru akan turun di akhir Oktober bahkan di awal November,” ujarnya.

Untuk menghadapi masa kekeringan yang lebih panjang, pemerintah memperkuat satgas darat.

Menurut Raja Juli, pasukan darat memiliki kemampuan penting untuk memadamkan api sekaligus melakukan pembasahan, khususnya di wilayah gambut.

“Evaluasi kami bersama menunjukkan, dalam keadaan El Nino kuat seperti ini, selain tadi OMC, satgas darat ini yang paling memiliki kemampuan melakukan pemadaman api maupun pembasahan di daerah-daerah gambut di enam provinsi berbasis gambut,” katanya.

Penebalan personel TNI-Polri juga disiapkan. Raja Juli menyebut, Panglima TNI dan Kapolri telah menyetujui penambahan personel sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kami sudah sepakat seperti di rapat Menko Polkam, berapapun jumlah TNI-Polri yang perlu dilakukan penebalan, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri sudah setuju untuk menambah,” ujarnya.

Dari Kementerian Kehutanan, sekitar 5.000 pegawai akan diperbantukan, terutama Polisi Kehutanan.

Mereka ditempatkan untuk membantu penanganan karhutla di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Termasuk di Kementerian Kehutanan sendiri, kami juga melakukan BKO sekitar 5.000 orang pegawai kami, terutama di Polisi Kehutanan, untuk membantu terutama di enam provinsi yang rawan karhutla,” kata Raja Juli.

Selain pasukan darat, pemerintah memaksimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC). Raja Juli mengatakan, setiap ada potensi awan hujan, meskipun kecil, pemerintah akan segera melakukan penyemaian.

“Kami sudah bersepakat dengan Kepala BNPB dan BMKG, yang paling memiliki kemampuan memadamkan api ini adalah hujan melalui hujan buatan atau OMC,” tuturnya.

“Bila ada bibit hujan, kita akan langsung lakukan OMC. Sedikit apa pun potensi awan hujan tersebut, kita akan OMC,” sambungnya.

OMC juga dilakukan di wilayah yang belum mengalami karhutla untuk membasahi lahan dan menjaga tinggi muka air tanah, terutama di kawasan gambut.

“Termasuk di daerah-daerah atau kabupaten yang bukan daerah karhutla. Jadi tetap kita akan lakukan OMC untuk pembasahan paling tidak,” jelasnya.

Sementara itu, water bombing dimaksimalkan di lokasi yang sulit dijangkau pasukan darat.

“Yang kedua water bombing. Kita juga maksimumkan terutama di daerah-daerah yang remote, daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pasukan darat,” kata Raja Juli.

Dia menegaskan, lima langkah penanganan karhutla harus berjalan bersamaan, yakni OMC, water bombing, penguatan satgas darat, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Jika salah satu tidak berjalan, upaya pengendalian kebakaran berisiko tidak maksimal.

“Jadi lima faktor ini harus kita integrasikan secara bersama-sama, kerja bersama-sama untuk mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat,” pungkasnya.