Penjelasan Polisi Tak Blokade Demo PBRI Dekat Bundaran HI

Liputan6.com, Jakarta - Aksi Persatuan Barisan Rakyat Indonesia (PBRI) di depan Deutsche Bank Building, Kamis, 3 September 2026, ramai diperbincangkan di media sosial. Pasalnya, lokasi massa tak jauh dari Bundaran HI.

Hal itu memunculkan pertanyaan lantaran massa mahasiswa yang hendak menuju Bundaran HI sebelumnya diblokade polisi di depan Thamrin Nine.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, pihaknya membedakan pengamanan berdasarkan lokasi yang dituju massa. Menurut dia, PBRI tidak menjadikan Bundaran HI sebagai titik aksi.

Budi juga menyebut PBRI tidak pernah mengajukan pemberitahuan aksi kepada kepolisian. Elemen tersebut hanya menyebarkan flyer melalui media sosial.

“Elemen ini tidak pernah mengajukan pemberitahuan hanya menyebar flyer saja, lokasi di BBC Indonesia,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).

Dalam poster rencana aksi yang beredar, PBRI mencantumkan Deutsche Bank Building sebagai titik aksi. Massa juga menyasar kantor BBC Indonesia di Jalan Imam Bonjol.

Karena tidak mengarah ke Bundaran HI, polisi tidak melakukan blokade terhadap massa PBRI. Kendati begitu, kepolisian tetap memberikan pengamanan selama aksi berlangsung.

“Pastinya, karena itu merupakan tugas Kepolisian memberikan pelayanan dalam aksi agar aman, tertib, dan damai,” tegas Budi.

Berbeda dengan lokasi aksi PBRI, kawasan Bundaran HI menjadi perhatian khusus kepolisian. Budi menyebut Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin sebagai kawasan vital yang berada di sekitar titik tersebut.

“Bundaran HI itu center of gravity Indonesia. Pusat perbelanjaan perekonomian, moda transportasi, termasuk konsulat negara asing. Apabila terjadi stagnasi arus lalu lintas, itu akan membuat kemacetan sampai ke Patung Kuda, Semanggi,” jelasnya.

Adapun aksi PBRI dipicu pemberitaan BBC News Indonesia mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra.

Massa membawa tiga tuntutan. Mereka meminta BBC Indonesia menghapus pemberitaan mengenai karhutla yang dinilai telah menimbulkan keresahan dan provokasi di masyarakat.

Tuntutan kedua, PBRI meminta BBC Indonesia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Massa menilai pemberitaan mengenai karhutla yang masih terjadi tersebut tidak benar.

Jika kedua tuntutan itu tidak dipenuhi, PBRI mengultimatum akan menduduki kantor BBC Indonesia.