Qodari Jawab Kritik DPR soal Kinerja Bakom

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso yang menilai lembaganya belum maksimal membangun persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Qodari mengapresiasi masukan tersebut dan menyebut kritik dari DPR menjadi dorongan bagi Bakom untuk meningkatkan kinerja.

“Ini menjadi pemicu bagi kami, pendorong bagi kami untuk bekerja lebih keras,” ujar Qodari usai menghadiri Forum Koordinasi “Optimalisasi Peran Humas K/L dan Pemda dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Menurut Qodari, Bakom sebenarnya telah menjalankan sejumlah langkah untuk memperkuat komunikasi mengenai program pemerintah. Salah satunya melalui koordinasi narasi dan penyampaian informasi secara rutin kepada publik.

Ia mencontohkan agenda konferensi pers yang digelar setiap Rabu. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan perkembangan program strategis sekaligus menghadirkan kementerian dan lembaga (K/L) secara bergiliran untuk menjelaskan program masing-masing.

“Setiap hari Rabu kita mengadakan press conference untuk meng-update perkembangan program-program strategis pemerintah,” kata Qodari.

Selain memperkuat koordinasi pusat, Bakom juga meminta setiap K/L menyiapkan juru bicara yang mudah diakses media. Langkah itu dilakukan agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan secara cepat dan jelas.

“Kita meminta dari K/L untuk memberikan atau menyiapkan jubir-jubir supaya mudah diakses oleh media,” ujarnya.

Bakom juga membuat jadwal bagi setiap K/L untuk menyampaikan perkembangan program kerja mereka secara berkala. Menurut Qodari, pola tersebut diharapkan membuat informasi mengenai kinerja pemerintah lebih mudah diterima masyarakat.

Qodari mengatakan penguatan komunikasi pemerintah tidak cukup hanya dilakukan melalui K/L. Karena itu, Bakom mulai memperluas koordinasi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, keterlibatan humas pemerintah daerah penting agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

“Alhamdulillah pada hari ini kita punya forum untuk bertemu bukan hanya dengan humas dari K/L, tapi juga dengan pemerintah daerah,” kata Qodari.

Ia menyebut koordinasi juga akan terus dilakukan dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya, Sugiat Santoso menilai Bakom belum maksimal menjelaskan capaian pemerintahan Prabowo kepada masyarakat. Ia menyoroti adanya hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah berada di bawah 50 persen.

Padahal, menurut Sugiat, sejumlah indikator kuantitatif menunjukkan kinerja pemerintah cukup baik, khususnya dalam bidang ekonomi.

“Pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” kata Sugiat dalam rapat kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Senin (31/8/2026).

Sugiat kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kemampuan pemerintah membentuk persepsi publik. Ia menilai Bakom masih kalah dalam menyampaikan capaian pemerintah dibandingkan kelompok di luar pemerintahan.

“Ini menunjukkan bahwa Bakom Pemerintah kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik,” ujarnya.

Menurut Sugiat, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Bakom karena komunikasi pemerintah turut menentukan bagaimana masyarakat memahami dan menilai kinerja pemerintahan Prabowo.

Menanggapi kritik tersebut, Qodari mengatakan Bakom akan terus memperbaiki pola komunikasi dan memperkuat koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintah.

Langkah tersebut, kata dia, diharapkan membuat informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah dapat disampaikan secara lebih terbuka, cepat, dan mudah diakses masyarakat.