Hashim Djojohadikusumo: Jangan Borong Hunian Terjangkau

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo meminta hunian terjangkau tidak diborong oleh pihak tertentu. Ia menegaskan setiap masyarakat yang berminat harus memperoleh kesempatan yang adil untuk memiliki hunian dalam program pemerintah.

Hashim mengantisipasi praktik pembelian dalam jumlah besar, terutama jika kualitas bangunan dan lokasi hunian membuat nilai properti berpotensi meningkat tajam.

"Kita sudah (jadi) orang Indonesia lama. Jangan nanti ada oknum nakal. Karena pasti kita lihat nanti apalagi mutunya begitu bagus. Lokasi dan mutu bagus nanti nilai tanah dan nilai apartemen akan meningkat tajam. Nah, orang-orang kan tidak bodoh. Ya, so ini yang kita minta betul-betul diperhatikan ya. Jangan diborong," ujar Hashim, dikutip Minggu (23/8/2026).

Ia meminta PT KAI (Persero) dan pengelola hunian terjangkau mengantisipasi pembelian melalui nama pihak lain. Praktik tersebut dikhawatirkan membuat satu orang dapat menguasai banyak unit.

Hashim mencontohkan, dari 3.000 unit hunian, jangan sampai ada seseorang membeli ratusan unit dengan menggunakan nama sopir atau pekerjanya.

"Dari 3.000 (unit), nanti orang tertentu beli 300 (unit), 500 (unit). Nanti titip siapa? Titip sopirnya. Atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya. Kita akui ini sudah terjadi di sejarah Republik Indonesia," jelasnya.

Menurut Hashim, program hunian terjangkau harus menerapkan prinsip kepemilikan yang adil bagi masyarakat.

"Kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen," imbuhnya.

Selain persoalan kepemilikan, Hashim menyoroti tantangan lain dalam pengelolaan hunian, yakni perawatan dan pemeliharaan bangunan.

Menurut dia, pemerintah dan pengelola tidak boleh hanya memastikan pembangunan selesai dengan kualitas yang baik. Kondisi bangunan juga harus dijaga agar tetap layak ditempati dalam jangka panjang.

Hashim menilai pemeliharaan masih menjadi salah satu kelemahan dalam pengelolaan berbagai proyek di Indonesia. Pengalamannya selama puluhan tahun berbisnis membuatnya melihat persoalan tersebut sebagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

"Titik lemah bangsa Indonesia, menurut saya, saya sudah berbisnis 40 tahun, saya sudah pimpin beberapa perusahaan industri, semen, petrokimia, dan lain-lain, bisnis migas, sudah lama. Titik lemah kita adalah perawatan, pemeliharaan," katanya.

Karena itu, ia berharap hunian yang dibangun melalui program pemerintah tidak hanya memiliki kualitas baik ketika pertama kali diserahkan kepada masyarakat, tetapi juga tetap terawat setelah dihuni.

Menurut Hashim, pemeliharaan menjadi bagian penting agar manfaat program hunian terjangkau dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Hashim bahkan berharap kondisi hunian tersebut tetap terjaga ketika Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau proyek itu sekitar 10 tahun mendatang.

"Mudah-mudahan 10 tahun lagi, Pak Prabowo bisa berkunjung ke sini, didampingi oleh Pak Ara dan Pak Bobby, kita melihat bahwa nanti apartemen yang kita bangun bersama, itu nanti kondisinya bagus," terangnya.

Ia mengingatkan agar persoalan klasik seperti bangunan berkarat maupun kebocoran tidak terjadi. Menurutnya, pengelolaan dan pemeliharaan yang buruk pada akhirnya akan merugikan masyarakat sebagai pemilik hunian.

Hashim menekankan bahwa keberhasilan program hunian terjangkau tidak cukup hanya diukur dari jumlah unit yang berhasil dibangun. Aspek pemerataan kepemilikan dan keberlanjutan kualitas bangunan juga harus menjadi perhatian.

"Yang kasihan kan rakyat kita. Yang keluarkan uang untuk beli. Tapi ini ada tantangan kita," pungkas Hashim.

Dengan demikian, Hashim meminta pengelola memastikan hunian terjangkau benar-benar dapat diakses masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga kualitas bangunan agar tetap layak dan nyaman ditempati dalam jangka panjang.