Mendagri Dorong Pemda Libatkan Dinkes hingga Dinas Pertanian Dukung MBG

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk aktif mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut mencakup keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan.

Hal itu disampaikan Tito setelah menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada Kamis (13/8/2026).

“Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Tadi sudah diberikan arahan beliau, dan saya juga sudah menyampaikan, saya follow up langsung juga dengan surat edaran,” kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurut Tito, salah satu peran penting Dinas Kesehatan adalah membantu penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia meminta proses penerbitan sertifikat tidak diperlambat, dengan tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

“Cepat, tapi sesuai kriteria. Itu kira-kira, jangan dilambat-lambatin juga,” ujarnya.

Selain penerbitan SLHS, Dinas Kesehatan didorong turut mengawasi aspek higiene dan sanitasi di SPPG yang menjalankan program MBG.

Sementara itu, Dinas Pendidikan daerah akan dilibatkan dalam pendataan penerima manfaat sekaligus membantu mengawasi pelaksanaan program di satuan pendidikan.

Pemda juga diminta mengoptimalkan peran Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan bagi SPPG.

“Kemudian juga bisa memanfaatkan Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perikanan mungkin ya, yang ada di daerah masing-masing untuk memasok bahan ke SPPG-SPPG,” kata Tito.

Tito mengatakan keterlibatan lintas perangkat daerah diperlukan karena MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi anak, tetapi juga berpotensi mendukung sejumlah indikator pembangunan daerah.

Indikator tersebut antara lain penurunan stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta pengendalian inflasi.

Tito menilai program MBG dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membantu mencapai target-target tersebut karena pembiayaannya bersumber dari APBN.

“Jadikan riding this program freely. Kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik kinerja kepala daerah tanpa harus mengeluarkan APBD, freely. Jadi APBD-nya, saya ulangi APBD, APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain,” kata Tito.