BGN Ubah Strategi MBG, Daerah dengan Stunting Tinggi Kini Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihak BGN akan memprioritaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting tinggi. Langkah itu dilakukan agar intervensi gizi lebih tepat sasaran sekaligus menekan prevalensi stunting di wilayah paling membutuhkan.

Sudaryono mengatakan, BGN telah memetakan daerah berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Dari data tersebut, terdapat 20 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah, 182 kabupaten/kota kategori sedang, 220 kabupaten/kota kategori tinggi, dan 92 kabupaten/kota kategori sangat tinggi.

"Maka kita ingin selain kita berbenah apa yang sudah berjalan ini kemudian kita pastikan berjalan dengan baik, yang baik kita apresiasi, namun kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengintervensi langsung memberikan gizi yang pas, yang sesuai, yang dibutuhkan khususnya di daerah-daerah yang memang angka stunting-nya tinggi dan sangat tinggi," kata Sudaryono di Gedung BGN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut dia, pemetaan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. BGN akan lebih dahulu melihat apakah di wilayah dengan angka stunting tinggi tersebut telah tersedia dapur MBG dapat segera dioperasikan.

"Jadi nanti ada beberapa dapur, ada beberapa SPPG, ini kita lihat. Yang tinggi dan sangat tinggi stunting-nya ini kemudian di mana, kita lihat sudah ada enggak dapur di situ. Kalau ada segera kita aktivasi, kalau belum dan lain-lain, kita fokus ke situ dulu,” ujar Sudaryono.

Sudaryono melanjutkan daerah dinilai sudah menjalankan program MBG dengan baik akan tetap dipertahankan sembari dilakukan perbaikan di wilayah lain.

“Sambil kita menata yang memang sudah bagus kita teruskan bagus, yang kemudian yang lain-lain kita perbaiki,” ucap dia.

Dia menjelaskan BGN juga mulai mengintegrasikan data penerima manfaat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Melalui sinkronisasi data dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah dapat mengetahui kondisi balita, anak sekolah, hingga ibu hamil, termasuk status stunting dan apakah mereka telah menerima manfaat MBG.

Sudaryono juga menyinggung soal pemerataan pelaksanaan MBG di wilayah Indonesia Timur. Dia menegaskan upaya perbaikan juga akan dilakukan di wilayah tersebut.

“Terkait Papua 1 persen dan lain-lain, dan semua, enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki,” kata Sudaryono.