Ketika Warga Turun Tangan Bantu Negara Perbaiki Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Jalan dan jembatan seharusnya menjadi urat nadi yang dibangun dan dipelihara negara. Namun, di sejumlah daerah, penantian yang terlalu lama membuat masyarakat memilih tidak lagi sekadar menunggu.

Mereka bergotong royong, mengumpulkan uang, menjual ternak, hingga merogoh tabungan pribadi agar akses yang setiap hari mereka lewati kembali bisa digunakan.

Fenomena ini muncul hampir bersamaan di berbagai daerah. Mulai dari Brebes; Lampung Timur; hingga Bener Meriah, Aceh; masyarakat mengambil alih pekerjaan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Di balik kisah-kisah itu tersimpan dua sisi yang berbeda, semangat gotong royong yang patut diapresiasi sekaligus pertanyaan besar tentang hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Di Desa Tembongraja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, aksi warga yang rela urunan bahkan menjual ternak demi memperbaiki jalan rusak sempat viral pada September 2025. Kisah tersebut memantik simpati publik sekaligus memunculkan pertanyaan mengapa masyarakat harus menanggung biaya perbaikan jalan.

Menanggapi sorotan itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma turun langsung ke lokasi. Ia menjelaskan bahwa perbaikan ruas Jalan Salem–Tembongraja sebenarnya telah dianggarkan sejak Maret 2025 sebesar Rp 700 juta, terdiri atas Rp 500 juta untuk peningkatan jalan dan Rp 200 juta untuk pemeliharaan.

"Sebenarnya jalan ini sudah masuk anggaran sejak Maret. Kontrak dengan penyedia pun sudah diteken 28 Agustus, target rampung awal Oktober," ujar Paramitha.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes juga memastikan survei teknis telah dilakukan jauh sebelum aksi warga berlangsung. Bahkan, komunikasi dengan tokoh masyarakat telah dilakukan sebagai bagian dari proses persiapan pembangunan.

Bagi warga, persoalannya bukan sekadar soal anggaran, melainkan lamanya penantian.

"Sudah sangat lama jalan ini tidak disentuh. Terakhir ada pokir dari dewan 2016, itu pun kecil, hanya Rp 200 juta. Belakangan belum ada lagi penanganan. Memang saya mendengar akan ada ramai-ramai turun, padahal saya tahu jalan sudah disurvei. Baru tahun ini Pemda benar-benar turun memperbaiki," kata Santoyo (75), warga Tembongraja.

Pemerintah Kabupaten Brebes kemudian memastikan akan menambah alokasi anggaran menjadi Rp 2 miliar pada 2026 agar penanganan ruas tersebut dapat diselesaikan lebih cepat. Paramitha juga menegaskan pemerintah harus hadir setelah masyarakat menunjukkan pengorbanannya.

"Hari ini saya datang tidak dengan janji, tapi dengan solusi. Rakyat sudah berkorban, sekarang giliran pemerintah hadir penuh," tegasnya.

Semangat serupa juga terlihat di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. Video warga yang bergotong royong mengecor jalan menggunakan molen dengan biaya hasil iuran masyarakat viral di media sosial.

Ada warga yang menyumbang hingga Rp 8 juta. Di dusun lain, iuran berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per kepala keluarga. Semua dilakukan agar jalan menuju permukiman dan lahan pertanian tetap bisa dilalui.

Irul, salah seorang warga, mengatakan tradisi swadaya bukanlah hal baru di desanya.

"Kalau di Bandar Agung memang sudah banyak yang seperti ini. Hampir tiap dusun punya cara sendiri untuk menggalang dana dan membangun jalan," katanya.

Menurut Irul, besaran iuran bergantung pada kesepakatan warga. Di beberapa dusun, nominalnya bahkan mencapai jutaan rupiah per orang. Jalan yang mereka bangun merupakan akses penting menuju lahan pertanian. Ketika musim hujan tiba, jalan tanah berubah menjadi lumpur sehingga menghambat aktivitas warga, terutama saat mengangkut hasil panen.

Meski rela mengeluarkan uang pribadi, warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur.

"Harapan masyarakat tentu Lampung Timur bisa lebih baik, terutama jalannya. Kalau jalannya bagus, aktivitas warga dan mengangkut hasil pertanian juga lebih mudah," ujarnya.

Irul menegaskan, swadaya bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan menjadi solusi sementara agar aktivitas masyarakat tetap berjalan sembari menunggu pembangunan permanen.

Di desa yang sama, viral pula video seorang warga Dusun Umbul Glimbung yang menyatakan memilih menggunakan uang pajaknya untuk membeli semen demi membangun jalan secara mandiri.

"Selamat pagi, izin Bupati Lampung Timur. Tahun ini saya enggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri di Dusun Umbul Glimbung. Nunggu dari pemerintah tidak kunjung dibangun, sudah rusak parah. Jadi inisiatif dari masyarakat, jadi bangun sendiri ajalah. Pajak saya enggak saya bayarkan, saya gunakan untuk beli semen," ujar warga tersebut dalam video yang beredar.

Pernyataan itu memicu perdebatan luas di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan pemerintah telah memantau kondisi jalan di kawasan itu. Menurutnya, pembangunan sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap, namun belum mampu menjangkau seluruh ruas karena keterbatasan anggaran.

Ia juga menjelaskan bahwa kawasan tersebut berada di wilayah register yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan dan tidak dikenakan pajak.

"Di sejumlah titik memang masyarakat berinisiatif bergotong royong agar jalan bisa segera digunakan. Ada ruas sekitar satu kilometer yang diperbaiki secara swadaya sambil menunggu penanganan lanjutan dari pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, gotong royong masyarakat bahkan berhasil mengembalikan fungsi sebuah jembatan yang rusak akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.

Jembatan Enang-Enang yang menghubungkan Bireuen dengan Aceh Tengah sempat lumpuh. Menunggu penanganan permanen dari pemerintah, warga bersama para donatur mengumpulkan sekitar Rp 1,08 miliar untuk membangun kembali jembatan tersebut.

Berkat kerja bersama masyarakat, jembatan itu kembali dapat digunakan dan diresmikan secara sederhana pada 2 Juli 2026.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo kemudian meninjau langsung lokasi beberapa hari kemudian. Meski mengapresiasi inisiatif warga, ia menegaskan pemerintah tetap harus memastikan struktur jembatan memenuhi standar keselamatan.

"Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Syahrial (tokoh masyarakat). Kita dari pemerintah pusat sudah dibantu. Memang dari sisi teknis sebenarnya jembatan ini sudah tidak mungkin untuk dipakai. Tapi karena Pak Syahrial bersama masyarakat bergotong royong memperbaikinya, tugas kita kemudian memberikan dukungan maksimal," katanya.

Hasil inspeksi menunjukkan pondasi jembatan masih mengalami kemiringan sehingga Kementerian Pekerjaan Umum menginstruksikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk melakukan perkuatan permanen.

Di Brebes, Lampung Timur, hingga Aceh, kisahnya memang berbeda. Namun benang merahnya sama: masyarakat tidak tinggal diam ketika infrastruktur yang menjadi urat nadi kehidupan mereka rusak. Namun, semangat itu sejatinya tidak boleh dimaknai sebagai pengganti kewajiban negara.