Kondisi Terkini Demo Hari ini, 15 Mahasiswa Diterima Wapres Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah perwakilan mahasiswa dan aliansi pergerakan yang menggelar aksi demonstrasi terkait kondisi ekonomi nasional akhirnya diterima langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Pantauan Liputan6, sebanyak 15 orang perwakilan massa pendemo yang mayoritas merupakan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin ini mulai masuk ke area Kantor Wakil Presiden sekitar pukul 17.20 WIB. 

Setibanya di depan Istana Wakil Presiden, mereka diperiksa satu per satu sebelum bertemu Wapres Gibran. Kemudian, kembali diperiksa menggunakan X-Ray sebelum masuk gedung.

Sementara itu, awak media hanya diperkenankan menunggu di halaman Istana.

Massa aksi yang sebelumnya hendak berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda hingga sore ini masih bertahan di Jalan Medan Merdeka Selatan lantaran akses mereka diadang oleh barikade pagar besi kokoh milik aparat kepolisian.

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, massa membawa dan menyuarakan sejumlah tuntutan ekonomi yang mereka sebut sebagai "Tuntutan 11+9".

Pergerakan massa sendiri sudah dimulai sejak siang hari dengan menyisir sejumlah titik jalan protokol di kawasan ibu kota sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Medan Merdeka Selatan.

"Hari ini kawan-kawan yang tergabung dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi. Kami berkumpul di satu titik, lalu melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, Senin (15/6/2026).

Rizaldy menjelaskan bahwa aksi turun ke jalan tersebut melibatkan gabungan dari berbagai organisasi lintas kampus serta lintas wilayah. Seluruh elemen mahasiswa dan pemuda ini bergerak bersama di bawah payung satu koalisi besar yang dinamakan Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).

"Kami aksi bersama Aliansi Perisai yang beranggotakan FMN Pusat, GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, Aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat, GMNI Jakarta Pusat, serta GMNI Depok," ujar Rizaldy merinci unsur massa yang terlibat. Hingga berita ini diturunkan, proses pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan Wapres Gibran di dalam Kantor Wapres masih terus berlangsung.

Dalam aksinya massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang disebut "Tuntutan 11+9".

"Hari ini kawan-kawan yang tergabung dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi. Kami berkumpul di satu titik, lalu melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, Senin (15/6/2026).

Dia mengatakan aksi tersebut melibatkan gabungan berbagai organisasi lintas kampus dan wilayah. Mereka tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).

"Kami aksi bersama Aliansi Perisai yang beranggotakan FMN Pusat, GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, Aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat, GMNI Jakarta Pusat, serta GMNI Depok," jelas Rizaldy.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Perisai membawa total 20 poin tuntutan yang menyoroti berbagai isu, mulai dari ekonomi, kesejahteraan buruh, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan. Berikut poin tuntutan Aliansi Perisai:

11 Tuntutan Mendesak: 

1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok.
2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
3. Hentikan program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai sarat KKN.
4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
5. Cabut UU Polri.
6. Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
8. Naikkan upah guru honorer secara layak.
9. Tolak Sekolah Rakyat, alokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen), serta lakukan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T.
10. Transparansikan BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya kepada publik.
11. Copot Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas sektor masing-masing.

Selain 11 poin tersebut, Rizaldy menyebut terdapat sembilan tuntutan umum yang mencakup isu agraria, pendidikan, hak asasi manusia, dan demokrasi, yakni:

1. Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai rakus tanah.
3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
4. Hentikan percepatan PTN-BH dan kenaikan biaya pendidikan, serta jamin pendidikan yang ilmiah dan demokratis.
5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis serta pejuang HAM.
7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
8. Hentikan kekerasan terhadap perempuan serta lawan budaya feodal-patriarkal.
9. Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati