Polemik Sering ke Luar Negeri, Presiden hingga Seskab Teddy Angkat Bicara

Liputan6.com, Jakarta - Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi perdebatan di ruang publik karena dinilai terlalu sering dilakukan. Kritik itu mengemuka di tengah ketidakpastian ekonomi dan berbagai persoalan yang masih dihadapi di dalam negeri.

Sejak dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo sudah 54 kali lawatan ke luar negeri. Diawali saat pertama kali menjabat ke China, dan terakhir dia ke Prancis, salah satu negara yang paling banyak dikunjunginya.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal dianggap paling vokal menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.

"Mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," kata dia dalam video yang diunggah Sabtu 30 Mei 2026.

Bahkan, Dino menilai Prabowo merupakan salah satu pemimpin dunia dengan frekuensi paling sering melakukan lawatan ke luar negeri.

"Semenjak menjabat sebagai presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," ungkap dia.

Pasalnya, menurut Dino,kunjungan kepala negara ke luar negeri membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya," tutur dia.

Sebagai alternatif, Dino mengusulkan agar Presiden Prabowo menggunakan video conference, Zoom, atau sambungan telepon dalam berkomunikasi dengan pemimpin negara lain. Langkah itu dinilai lebih efisien dan dapat menekan pengeluaran negara.

"Sebagai contoh Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sudah 17 kali menelepon Donald Trump dan belum pernah sekalipun melakukan pertemuan bilateral," contoh Dino.

Selain itu, Dino mengusulkan agar fokus diplomasi Prabowo dalam satu tahun mendatang lebih diarahkan pada penerimaan tamu negara di Indonesia. Prabowo, kata dia, dapat mengandalkan Menlu Sugiono melakukan diplomatik yang bersifat taktis.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjawab soal frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dalam 1,5 tahun menjabat.

Teddy menjelaskan bahwa jadwal kunjungan Prabowo ke luar negeri ada yang telah terjadwalkan sejak satu tahun sebelumnya. Namun, kata dia, ada pula jadwal kunjungan yang dilakukan mendesak. Terlebih, saat ini perkembangan dunia sangat dinamis dan penuh ketidakpastiaan.

"Jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," kata Teddy melalui video yang diunggah di akun media sosial Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dihadapkan pada krisis dunia di awal-awal masa jabatannya. Mulai dari, konflik di Ukraina, konflik Venezuela-Amerika Serikat, hingga konflik di Timur Tengah.

Sehingga, Prabowo harus membangun hubungan diplomasi dan kedekatan personal yang baik dengan para pemimpin dunia lain. Teddy menuturkan Prabowo dapat meminta bantuan dari negara lain apabila Indonesia mengalami krisis.

"Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," jelasnya.

"Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi," sambung Teddy.

Teddy membantah kunjungan Prabowo hanya sekedar seremonial saja. Dia menyampaikan banyak hasil yang telah dicapai dalam kunjungan Prabowo ke berbagai negara.

"Jadi salah besar, kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," tutur Teddy.

Dia menyebut tim rombongan saat kunjungan Prabowo ke luar negeri lebih sedikit dibandingkan presiden-presiden periode sebelumnya. Teddy membandingkan jumlah tim kunjungan luar negeri saat Dinno Patti Djalal menjabat Wamenlu.

"Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu," kata dia.

Teddy juga meluruskan soal anggaran dan biaya perjalanan Prabowo selama kunjungan luar negeri. Menurut dia, kelebihan biaya yang telah dianggarkan negara ditanggung oleh uang pribadi Prabowo.

"Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata dia.

Teddy mengatakan bahwa pemerintah terbuka dengan masukan dari berbagai pihak. Dia juga menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan Dino Patti Djalal.

Menlu Membela

Senada, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang aktif.

Ia menyebut hal ini tidak dapat dipisahkan dari posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional.

"Semua saran, semua kritik dalam langkah perbaikan itu bagus dan baik. Tentu saja harus konstruktif dan berdasarkan fakta-fakta serta data-data yang akurat," kata Sugiono di Gedung Pancasila, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Meski mengaku belum membaca langsung lima poin kritik yang disampaikan Dino, Sugiono mengatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan terkait pelaksanaan diplomasi Indonesia.

Menurut dia, kehadiran presiden di berbagai forum dan kunjungan luar negeri merupakan konsekuensi dari posisi Indonesia yang secara konstitusional menjadi bagian dari pergaulan internasional.

"Secara konstitusi tersurat bahwa Indonesia merupakan bagian dari pergaulan internasional, bagian dari masyarakat dunia. Ini menuntut suatu kehadiran di dunia internasional," ujarnya.

Sugiono menjelaskan, sejak awal Prabowo menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjalin hubungan baik dengan seluruh negara.

Ia mengutip pernyataan yang kerap disampaikan Prabowo bahwa "satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit."

"Implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah kita harus hadir di banyak tempat. Kita harus berkawan dengan semuanya," kata Sugiono.

Sugiono menegaskan setiap kunjungan luar negeri presiden telah direncanakan secara matang dan didahului berbagai pembahasan diplomatik serta penyusunan agenda prioritas yang disesuaikan dengan perkembangan situasi global.

Menurutnya, kondisi dunia saat ini yang diwarnai berbagai konflik dan ketegangan geopolitik menuntut diplomasi yang lebih aktif dan fleksibel.

"Timur Tengah perang, banyak juga beberapa titik di dunia ini yang panas. Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia secara proaktif, menawarkan diri menjadi jembatan," ujarnya.

Sugiono juga menilai diplomasi tatap muka tetap memiliki efektivitas yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh komunikasi virtual.

"Diplomasi secara langsung daripada Zoom Meeting itu hasilnya berbeda. Kalau cuma telepon-telepon saja kan beda dengan ketemu langsung. Kita bisa melihat bahasa tubuh, ada kedekatan personal. Dari situ kita bisa berbicara mengenai hal yang lebih banyak," kata Sugiono.

Presiden Prabowo Subianto menjawab kritikan dirinya kerap melakukan kunjungan ke luar negeri. Dia menyinggung sejumlah pihak yang kerap mengkritik para pemimpin negara.

Prabowo mencontohkan kritikan yang disampaikan kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi karena tak peduli dengan politik luar negeri. Di sisi lain, Prabowo heran dirinya juga dikritik karena kerap melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Jadi, ada Presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan ya kan 'Jokowi enggak pernah ke luar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri'," kata Prabowo saat menghadiri pembukaan Munas ke-XVIII HIPMI di Hotel Novotel, Lampung, Rabu (10/6/2026).

"Saya sering ke luar negeri, 'Prabowo sering ke luar negeri'. Aneh, sebenernya tidak ada masalah gitu, bener enggak," sambungnya.

Dia menyampaikan dinamika geopolitik saat ini sedang kacau sehingga pemimpin negara harus pandai membaca siapa lawan dan kawan. Prabowo pun menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah non-blok.

"Politik luar negeri Indonesia adalah politik non aligned, politik non-blok kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan, kita tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapapun," tutur dia.

"1.000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh," imbuh Prabowo.

Banyak Undangan

Prabowo mengatakan, Indonesia menjadi mitra yang disukai banyak negara karena menganut politik luar negeri bebas aktif dan tidak memiliki musuh.

Menurut dia, banyak kepala negara yang mengundangnya untuk melakukan kunjungan kenegaraan.

Prabowo menilai tidak tepat jika Presiden Indonesia mengabaikan undangan dari pemimpin negara sahabat. Apalagi, kata dia, undangan tersebut datang dari kepala negara besar seperti Amerika Serikat.

"Sekarang kalau ada negara super power ya katakanlah Presiden (AS) Trump mengundang saya ke Amerika, berani saya Enggak datang? Hah? Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia enggak hadir, coba aja," kata dia saat menghadiri pembukaan Munas ke-XVIII HIPMI di Hotel Novotel, Lampung, Rabu (10/6/2026).

Prabowo selalu mengupayakan agar memenuhi undangan kunjungan dari pemimpin negara sahabat. Hal ini sekaligus meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama Indonesia dengan negara lain.

"Sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Ah gue nongol di Washington, gue enggak nongol di Moskow, enggak bisa saudara-saudara ya. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping, ya gue hadir bener nggak?" tuturnya.

"Diundang lagi oleh India, India 1,4 miliar orang ya pasarnya besar, teknologinya hebat. Jadi Brazil, sama jadi saudara-saudara inilah risiko negara yang sahabatnya banyak," sambung Prabowo.

Di sisi lain, Indonesia juga bergabung ke organisasi internasional seperti Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), G20, hingga kelompok ekonomi ASEAN. Prabowo menegaskan Indonesia ingin memelihara hubungan baik dengan semua negara.

"Makanya saya katakan politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik. Kita ingin menjadi tetangga yang baik kepada semua negara sekitar kita dan negara yang lain di dunia," ujar Prabowo.

Dia menceritakan usai dirinya menerima surat kepercayaan dari 17 duta besar negara sahabat pada 8-9 Juni 2026. Dia mengaku mendapat banyak undangan kunjungan dari para dubes negara sahabat.

"Hampir semuanya menyampaikan undangan dari Presiden dan Perdana Menteri masing-masing, kami berharap Presiden Indonesia dapat berkunjung ke negara kami. Bayangkan 18 (17) negara itu, terbangnya sudah klenger aku," kata Prabowo.