Office Boy pada Pusaran Kasus Korupsi Silmy Karim Cs dan Muara Enim

Liputan6.com, Jakarta - Nama office boy (OB) dan cleaning service biasanya identik dengan pekerjaan pendukung di lingkungan perkantoran. Namun, dalam pusaran kasus korupsi yang belakangan diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), profesi tersebut justru muncul sebagai pemilik rekening yang diduga digunakan untuk menampung aliran dana ilegal.

Fenomena itu terungkap dalam kasus dugaan suap pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, serta perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.

Dalam kasus Muara Enim, KPK membongkar adanya dugaan penggunaan sejumlah rekening nominee untuk menampung dana hasil suap terkait pengadaan proyek pemerintah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, para pelaku diduga menggunakan pola buka-tutup rekening untuk menyamarkan aliran uang.

"Jadi memang para oknum ini menggunakan beberapa rekening nominee, kemudian menggunakan modus buka-tutup rekening gitu ya," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Menurut Budi, rekening yang dibuka digunakan sebagai tempat penampungan dana. Setelah dana disalurkan atau didistribusikan, rekening tersebut ditutup dan diganti dengan rekening baru untuk melanjutkan pola yang sama.

KPK bahkan menemukan sejumlah rekening yang menggunakan identitas office boy dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

"Ada yang atas nama OB, kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab, ada juga menggunakan rekening-rekening lain," katanya.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, penyidik menyita uang senilai hampir Rp 2 miliar dalam berbagai mata uang, mulai dari rupiah, dolar Amerika Serikat, hingga riyal Arab Saudi. Selain itu, sejumlah saldo rekening yang diduga menjadi tempat penampungan dana juga turut diamankan.

"Total dengan uang tunai yang diamankan senilai hampir 2 miliar Rupiah," kata Budi.

Ia menjelaskan, rekening-rekening tersebut diduga memang disiapkan untuk menampung dana yang berasal dari pihak swasta terkait pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

"Mengapa rekening-rekening ini juga turut diamankan? Karena memang para pihak ini menyiapkan rekening penampungan untuk menampung terkait dengan dugaan penerimaan dari para pihak swasta berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim," sambung dia.

Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka, bersama tiga orang lainnya. Menurut Budi, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dalam OTT yang digelar pada Senin, 8 Juni 2026.

"Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan empat orang sebagai tersangka," kata dia.

Penggunaan rekening milik pihak lain juga ditemukan KPK dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA yang menyeret Silmy Karim.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, penyidik menemukan puluhan rekening yang diduga digunakan untuk menyamarkan aliran dana hasil pemerasan.

"Dari 96 rekening yang ditelusuri bersama PPATK, ada yang menggunakan rekening cleaning service, office boy, keluarga, hingga kerabat. Bahkan ada juga rekening hasil pembelian," kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut KPK, Silmy diduga meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA melalui bawahannya, Jaya Saputra. Permintaan tersebut kemudian diteruskan kepada dua kepala subdirektorat, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji, untuk menarik uang dari berbagai layanan keimigrasian.

Dugaan pungutan itu mencakup sejumlah layanan, mulai dari perpanjangan izin tinggal, alih status, perubahan domisili, hingga pengurusan izin bagi anggota keluarga WNA.

Dalam proses pengumpulan dana, sejumlah staf disebut turut dilibatkan. Salah satunya Gusti Benardiansyah yang diduga memanfaatkan beberapa rekening sebagai tempat penampungan dana dari sponsor maupun penjamin WNA yang mengurus izin tinggal.

KPK menduga penggunaan rekening atas nama pihak lain, termasuk office boy dan cleaning service, dilakukan untuk menyamarkan jejak aliran dana hasil pemerasan dan gratifikasi.

Penyidik juga mengungkap dugaan penerimaan rutin yang mengalir kepada Silmy Karim selama menjabat Direktur Jenderal Imigrasi hingga Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Silmy Karim yang menerima jatah rutin sebesar Rp 100 juta per minggu," kata Setyo.

Dari perkara tersebut, KPK menduga total dana yang diterima Silmy Karim mencapai Rp 145,5 miliar melalui transfer maupun penyerahan tunai.

Munculnya rekening milik office boy, cleaning service, hingga pegawai level bawah dalam dua perkara berbeda ini memperlihatkan pola yang serupa, yakni penggunaan rekening pihak lain sebagai lapisan tambahan untuk menyamarkan asal-usul dan tujuan aliran dana.

Modus tersebut kini menjadi salah satu fokus penyidikan KPK dalam membongkar jaringan serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.