Menteri Imipas dan Dirjen Imigrasi Kompak Tak Tahu Keberadaan Wamen Silmy Karim

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Imipas Silmy Karim sedang dicari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan mantan Dirjen Imigrasi itu sangat penting buat KPK berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Saat ditanya soal keberadaan anak buahnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku tidak mengetahui

"Saya juga tidak tahu di mana beliau," ujar Agus Andrianto saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Agus belum merespons kembali ketika ditanyakan kapan terakhir kali bertemu dengan Silmy.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, juga tidak tahu keberadaan Silmy Karim.

"Saya juga tidak tahu," kata Hendarsam, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan ke-11 pada 2026 di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.

“Benar, ada OTT di Imigrasi Jakbar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada ANTARA di Jakarta, Rabu pagi.

Dalam perkembangan berikutnya, KPK menyebut telah menangkap belasan orang dalam OTT yang dilakukan sejak Selasa (2/6) malam, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, tim KPK masih bergerak di lapangan di Bali dan Jawa Barat.

KPK juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain kendaraan, uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta logam mulia.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan operasi tersebut terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing, yaitu kartu izin tinggal tetap (KITAP) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

Pada perkembangan lain, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK masih mencari keberadaan Silmy Karim terkait perkara tersebut.

Sekadar diketahui, Silmy Karim sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode 4 Januari 2023 hingga 31 Oktober 2024 sebelum menjadi Wakil Menteri Imipas.