Penyadapan Australia, Sistem Komunikasi RI 1 Distandarisasi Ulang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat standarisasi ulang terhadap sistem komunikasi yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menyusul penyadapan badan intelijen Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pejabat RI lainnya

"Nanti akan dibuat standarisasi ulang dari sistem komunikasi ini. Juga kita akan mengevaluasi di sisi operatornya seperti apa," ujar Menteri Kominfo Tifatul Sembiring di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Menurut menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal itu untuk mencegah terjadinya penyadapan lagi seperti yang dilakukan Negeri Kanguru. Sebab, penyadapan lumrah dilakukan oleh negara mana pun.

Tapi Tifatul membantah, sistem komunikasi dan informatika Indonesia mudah dibobol oleh para penyadap. "Jerman tidak lemah, tapi masih bisa disadap," ujar dia.

Standarisasi ulang sistem komunikasi hanya dilakukan untuk RI 1 dan RI 2. Para menteri dan pejabat setingkat menteri tidak dilakukan seketat Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam hal ini tidak ada hal yang khusus, tapi untuk RI 1 dan RI 2 memang itu SOP-nya. Begitu juga untuk pihak intelijen kalau menurut saya. Karena ini sangat berbahaya kalau informasi yang disadap BIN jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Tifatul.

"Karena BIN itu mengumpulkan informasi bukan untuk dibawa ke pengadilan. Dia melaporkan langsung ke Presiden untuk keamanan negara. Beda KPK, kepolisian, atau kejaksaan, itu untuk di pengadilan," kata dia.

Australia menyadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat negara RI. Khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak Agustus 2009 silam. Informasi penyadapan itu didasarkan laporan bekas intel Amerika Serikat, Edward Snowden, bahwa dalam United State National Security Agency tercatat intelijen Australia menyadap telepon SBY. (Mvi)