Wamendagri Bima: Efisiensi Anggaran dan Sinergi Pusat-Daerah jadi Pengungkit Ekonomi

Liputan6.com, Semarang - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).

Dalam paparannya, Bima menyebut pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah agar fokus pada efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) supaya benar-benar memberi dampak terhadap perekonomian daerah.

“Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala daerah dengan poin-poin efisiensi, inovasi PAD, kemudian PSN yang sebagian kepala daerah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menilai kondisi kapasitas fiskal Jawa Tengah secara umum cukup kuat dan termasuk menonjol di tingkat nasional. Hal itu tercermin dari struktur pendapatan daerah, di mana porsi PAD mencapai 66,07 persen, sedangkan transfer dari pemerintah pusat sebesar 33,83 persen.

“Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapasitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap,” katanya.

Meski begitu, Bima mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, terutama di daerah-daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah dan masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang rasional dan bertanggung jawab. Menurut dia, di tengah keterbukaan informasi saat ini, setiap kebijakan publik semakin mudah menjadi sorotan.

“Kita semua harus hati-hati. Jangan sampai menganggarkan sesuatu yang tidak masuk akal,” tegasnya.

Selain menyoroti efisiensi, Bima juga menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, meski tidak selalu mudah dijalankan, sinergi tetap menjadi kunci untuk memastikan program prioritas nasional dapat terlaksana secara efektif di daerah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah juga mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif guna menopang pembangunan daerah. Pendekatan itu dilakukan melalui pengelolaan fiskal yang prudent, efisiensi dan efektivitas belanja, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan sinergi dan inovasi pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, Bima menilai optimalisasi aset dan inovasi pembiayaan dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan program prioritas sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Di akhir paparannya, ia menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama, program-program prioritas dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ketika birokrasi dan para pemimpinnya bersinergi, ketika kepala daerah semangat untuk menjadikan program prioritas sebagai pengungkit ekonomi daerah, maka insyaallah Jawa Tengah akan selalu terdepan,” pungkasnya.