10 Kota Paling Toleran 2025 Versi Setara Institute: Siapa Posisi Teratas?

Ilustrasi respek, saling menghargai, toleransi, perbedaan, keragaman — Ilustrasi toleransi (Image by pikisuperstar on Freepik)

Jadi intinya...

Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran 2025, Salatiga peringkat teratas.
Kota Tegal dan Ambon menunjukkan peningkatan signifikan, masuk 10 besar.
Toleransi adalah hasil kebijakan dan kolaborasi, bukan status statis.

Liputan6.com, Jakarta - Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran tahun 2025. Hasilnya, Salatiga, Jawa Tengah, menduduki peringkat teratas kota paling toleran dengan skor 6,492.

Menyusul di posisi kedua, ada Singkawang, Kalimantan Barat, yang menempel ketat dengan skor 6,391. Selain keduanya, Kota Tegal dan Ambon juga masuk ke dalam 10 besar.

"Masuknya kota Tegal dan kota Ambon dalam 10 skor teratas IKT 2025 menandai dinamika penting dalam peta toleransi nasional. Jika sebelumnya dominasi 10 besar relatif diisi kota-kota yang sudah mapan dalam tata kelola keberagaman, kini muncul aktor-aktor baru yang menunjukkan akselerasi signifikan. Artinya, peringkat 10 tertas tidak eksklusif bagi kota-kota tertentu saja," kata Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasan, Rabu (22/4).

Perubahan ini, kata dia, mengandung makna bahwa performa toleransi bukanlah status yang statis, melainkan hasil dari proses kebijakan yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, komunitas lintas iman, dan masyarakat sipil.

"Kota Tegal mengalami kenaikan peringkat signifikan, hingga menembus peringkat 10 teratas. Lompatan ini menjadi catatan penting, mengingat pada IKT 2024 kota ini masih berada pada peringkat 39. Progresifitas kota Tegal dalam pemajuan toleransi ditopang pondasi regulatif melalui Perda No. Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama."

"Sementara Kota Ambon, kembali masuk ke dalam komposisi 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2025. Kembalinya Ambon ke jajaran teratas ini secara substantif mengindikasikan adanya proses konsolidasi yang berhasil dilakukan dalam beberapa tahun terakhir."

Pengukuran menggunakan skala Likert 1–7, dengan pembobotan berbeda pada tiap indikator. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, serta kuesioner self-assessment pemerintah kota.

Laporan ini tidak menggunakan istilah “kota intoleran”, melainkan “kota dengan skor toleransi terendah”. Kota-kota pada kelompok ini umumnya menghadapi tantangan dalam aspek kepemimpinan politik dan birokrasi.

Isu Toleransi

Setara Institute mendorong pemerintah pusat untuk menjadikan isu toleransi sebagai prioritas nasional, termasuk melalui evaluasi regulasi diskriminatif dan pemberian insentif bagi daerah yang berhasil mempromosikan inklusi.

Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memastikan kebijakan publik menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

“IKT 2025 tidak hanya berfungsi sebagai pemeringkatan, tetapi juga sebagai peta pembelajaran bagi kota-kota di Indonesia dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis,” pungkasnya.