Ketahuan Pakai Joki UTBK? Siap-Siap Diblacklist

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan sanksi tegas bagi pelaku praktik joki dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026.

Hal tersebut disampaikan Atip saat melakukan monitoring pelaksanaan UTBK di Universitas Negeri Surabaya, Rabu (22/4/2026).

"Saya sudah melakukan monitoring ke semua ruangan. UTBK berjalan lancar dan tidak ditemukan peserta yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan SOP,” ujarnya.

Meski demikian, Atip menegaskan praktik perjokian merupakan tindak kriminal karena melibatkan pemalsuan identitas dan penyalahgunaan hak sebagai peserta ujian.

“Perbuatan itu jelas merupakan tindakan kriminal. Ada pemalsuan identitas dan pelaku bertindak tanpa hak karena bukan peserta yang sah,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan kasus tidak hanya menyasar pelaku joki, tetapi juga pengguna jasa.

Peserta yang terbukti terlibat akan langsung didiskualifikasi dan dianggap tidak mengikuti UTBK.

“Peserta yang dijoki otomatis didiskualifikasi. Bahkan tidak bisa mengikuti seluruh proses seleksi, termasuk jalur mandiri. Ini pelanggaran berat terkait integritas,” tegasnya.

Selain itu, peserta juga akan masuk daftar hitam untuk seluruh jalur seleksi perguruan tinggi negeri. Atip menegaskan sanksi tetap berlaku meski pelanggaran baru terungkap setelah peserta diterima di perguruan tinggi.

“Aturannya jelas. Kalau nanti terbukti setelah diterima, menurut saya harus dikeluarkan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam dunia pendidikan sebagai fondasi utama proses akademik.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi, meminta panitia Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) memperketat pengawasan ujian untuk mencegah segala bentuk kecurangan. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan adanya seorang peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SNBT di Universitas Diponegoro, Semarang, yang tertangkap tangan menggunakan alat bantu dengar untuk menjawab soal pada hari pertama pelaksanaan, Selasa (21/4/2026).

"Kami mengecam keras segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UTBK SNBT. Ujian ini bukan sekadar seleksi, tetapi pintu masuk menuju dunia pendidikan tinggi yang harus dijaga integritasnya. Jangan pernah mencoba berbuat curang, karena dampaknya bukan hanya pada hasil ujian, tetapi juga pada pembentukan karakter,” kata Hilman, dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Hilman menekankan, pengetatan pengawasan harus dilakukan sejak awal, mulai dari proses peserta memasuki lokasi ujian. Pemeriksaan wajib dilakukan secara menyeluruh dan disiplin terhadap setiap peserta.

“Penggunaan alat pendeteksi seperti metal detector harus dioptimalkan untuk memastikan tidak ada perangkat ilegal yang digunakan selama ujian berlangsung. Selain itu juga dilakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan,” kata dia.

Hilman juga menegaskan bahwa sanksi tegas harus diterapkan tanpa kompromi bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan. Sanksi tersebut dapat berupa pembatalan hasil ujian, pencoretan dari seluruh jalur seleksi perguruan tinggi negeri, hingga konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kecurangan dalam SNBT bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap nilai kejujuran dalam pendidikan. Jika dibiarkan, praktik ini akan terus berulang dan merusak sistem secara keseluruhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hilman mengingatkan kecurangan sejak awal masuk perguruan tinggi akan membawa dampak serius dalam jangka panjang. Mahasiswa yang terbiasa curang berpotensi mengabaikan proses belajar, kehilangan integritas akademik, hingga membawa perilaku tidak jujur ke dunia kerja.

“Kalau sejak awal sudah dibiasakan curang, maka ke depan akan lahir generasi yang menghalalkan segala cara. Ini berbahaya bagi kualitas lulusan, merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, dan pada akhirnya merugikan bangsa,” jelasnya.