Bareskrim Ungkap Keberadaan Pendakwah SAM Terlapor Kasus Pencabulan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Perempuan, Anak, dan Pidana Perdagangan Orang (Dirtipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, mengungkapkan, keberadaan terlapor kasus dugaan pencabulan santri di pesantren berinisial SAM. Terlapor saat ini disebut tengah berada di Mesir.

“Berdasarkan data perlintasan, terlapor berada di Mesir,” ujar Nurul di DPR, dikutip Jumat (3/4/2026).

Nurul menyebut terlapor sudah dipanggil namun meminta penundaan. Oleh karena itu, pihaknya akan melayangkan panggilan kedua.

“Kami sudah melakukan pemanggilan pertama. Namun demikian dari pihak terlapor itu minta apa namanya penundaan. Ya, minta penundaan. Jadi nanti kita akan membuat surat panggilan yang kedua,” kata Nurul.

Sebelumnya, Nurul Azizah menyebut korban pencabulan pendakwah asal Timur Tengah, SAM berjumlah lima orang.

“Sampai saat ini korbannya ada lima,” ujar Nurul Azizah di DPR, Jakarta, Kamis (2/4/2026),

Nurul menyebut dugaan pencabulan terjadi dalam rentang waktu 2017 hingga 2025 dan terjadi di sejumlah daerah, antara lain Purbalingga, Sukabumi, Bandung, Jakarta, dan Mesir.

Polisi sudah memanggil terlapor untuk pertama kali, namun terlapor meminta penundaan. “Kami akan menjadwalkan pemanggilan kedua,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar rapat tertutup dengan kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan perwakilan keluarga korban, soal kasus dugaan pelecehan oleh pemuka agama yakni berinisial SAM. Rapat digelar tertutup karena kasus tersebut bersifat sensitif.

"Jadi rekan-rekan media, ini akan tertutup ya. Minta tolong disterilisasi," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Habiburokhman menyebut rapat tersebut digelar karena pihaknya mendapatkan berbagai masukan dari para tokoh agama, seperti habaib dan ulama. Mereka, kata dia, khawatir SAM kabur ke Mesir untuk menghindari kasus tersebut.

Meski digelar tertutup, DPR meminta kepolisian untuk memberi keterangan setelah selesai rapat tersebut. Sebab, masyarakat pun berhak menerima informasi yang proporsional selama tidak mengganggu proses penyidikan.

"Karena ini kan memang memicu keresahan," kata dia.