Soal Kebijakan WFH, Dedi Mulyadi Sebut Pemprov Jabar Sudah Jalan Lebih Dulu dan Efektif

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, ikut menanggapi wacana pemberlakuan work from home (WFH) yang akan diterapkan pemerintah. Kebijakan penerapan WFH sebagai upaya penghematan energi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar sudah sejak lama memberlakukan WFH setiap hari Kamis. Dia mengklaim, kebijakan itu berdampak efektif pada anggaran. Kebijakan kerja jarak jauh tersebut justru memicu capaian realisasi belanja anggaran yang melampaui target (over).

"Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over," ujar Gubernur Dedi Mulyadi usai silaturahmi di Gedung Sate Bandung. Demikian dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).

Dedi menegaskan, efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh lagi diukur hanya dari kehadiran fisik di kantor. Melainkan berbasis pada produk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Justru, katanya, keberhasilan skema WFH menjadi bukti bahwa birokrasi Jawa Barat tetap produktif meski tidak terpaku pada ruang kerja konvensional.

Namun demikian, Dedi tetap memberikan catatan kritis bahwa struktur birokrasi saat ini masih terlalu gemuk di tataran manajerial. Ia menyoroti ketimpangan jumlah antara pejabat struktural dan tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

"Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ucap Dedi Mulyadi.

Namun demikian, Gubernur Jabar itu berencana melakukan transformasi besar-besaran dengan memperbanyak porsi tenaga yang bekerja pada layanan teknis langsung.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti di meja koordinasi, tetapi tereksekusi secara nyata di lapangan.

Melalui sinergi antara efisiensi pola kerja WFH dan penguatan tenaga teknis, pihaknya optimistis dapat menjaga kesehatan fiskal daerah sembari terus meningkatkan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam momentum silaturahmi dan konsolidasi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran pegawai, sekaligus mengingatkan agenda krusial yang sedang dihadapi Jabar, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).