PAN Setuju Opsi Potong Gaji Menteri dan Anggota DPR: Demi Kepentingan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Waketum PAN Eddy Soeparno, menyatakan pihaknya tidak keberatan dengan wacana pemotongan gaji anggota DPR di tengah dampak konflik Timur Tengah. Menurutnya, PAN akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat kita tentu siap," kata Eddy kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Eddy mengaku PAN sepakat semua langkah pemerintah untuk mengantisipasi dampak konflik global terhadap dinamika nasional.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju kok, mulai dari kemungkinan WFH, terus kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, usulan dan wacana yang disampaikan Prabowo sudah komprehensif dan lengkap, termasuk soal pemotoongan gaji para menteri dan anggota DPR.

"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan sejumlah negara telah melakukan upaya penghematan untuk menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah. Prabowo pun mencontohkan langkah-langkah penghematan anggaran maupun penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Pakistan.

"Kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," jelas Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut dia, Pakistan sudah menganggap eskalasi di Timur Tengah sebagai situasi kritis atau 'critical measures' seperti Covid-19. Salah satunya, dengan menerapkan kebijakan 50 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta serta pemotongan hari kerja menjadi empat hari.

Selain itu, Pakistan memangkas gaji anggota DPR sebesar 25 persen. Bahkan, anggota kabinetnya tidak diberikan gaji.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," tutur Prabowo.

Selain itu, pemerintah Pakistan juga memangkas 50 persen penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk semua kementerian/lembaga. Mereka jug mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah tidak digunakan pada setiap saat.

"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," kata dia.