Kementerian HAM Siapkan Kelas Khusus Hak Asasi Manusia untuk Jurnalis

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian HAM akan menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar kalangan jurnalis, mulai dari kelas khusus pendidikan hak asasi manusia hingga kompetisi dan anugerah karya jurnalistik.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam pembangunan peradaban HAM di Indonesia. Dia menyebut pemerintah ingin melibatkan komunitas media secara lebih aktif dalam agenda pembangunan HAM nasional.

Hal ini disampaikan Pigai dalam acara Kick Off dan Launching Program Media, Pers, dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

“Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan,” kata Pigai.

Selain program pelatihan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia.

“Jadi karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada hadiahnya,” ujarnya.

Pigai menjelaskan kementeriannya selama ini memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan penyuluhan HAM kepada masyarakat. Program tersebut nantinya juga akan melibatkan jurnalis dan komunitas media.

Ia berujar peserta yang mengikuti pelatihan HAM berpeluang mendapatkan sertifikasi sehingga dapat terlibat dalam kegiatan edukasi HAM di berbagai komunitas.

“Begitu setelah dididik, kita kasih sertifikasi. Bapak, Ibu pekerja media bisa menyampaikan, bisa mengajar, mengajar hak asasi manusia di komunitas jurnalis. Itu kami Kementerian HAM punya, siap men-support. Bisa individu, bisa komunitas,” kata Pigai.

Menurut dia, kolaborasi dengan media sangat penting karena pers memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran publik terkait isu HAM di Indonesia.

Pigai mengatakan selama ini hubungan antara pemerintah dan media kerap terkesan berjarak. Padahal, menurutnya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pers merupakan mitra penting dalam membangun kehidupan demokrasi.

“Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi,” ujar Pigai.

Menurut Pigai, pembangunan peradaban HAM tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan komunitas media dan pers. Ia menilai pers merupakan salah satu kekuatan terbesar yang mampu mendorong kemajuan pembangunan HAM di Tanah Air.

“Pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” katanya.