Polri Jawab Usulan Pigai soal Sertifikasi HAM untuk Kenaikan Pangkat

Liputan6.com, Jakarta - Polri merespons wacana Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mengusulkan sertifikasi HAM menjadi prasyarat promosi jabatan bagi anggota kepolisian. 

"Dalam prosedur kenaikan pangkat anggota Polri sesuai Perkap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kenaikan Pangkat, sertifikasi HAM tidak disebutkan secara eksplisit sebagai prasyarat kenaikan pangkat," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Meski begitu, ia menegaskan pemahaman dan implementasi penghormatan terhadap HAM tetap menjadi unsur penting dalam proses penilaian personel kepolisian.

"Secara substantif, kenaikan pangkat seorang anggota Polri ditentukan oleh pemahaman dan implementasi penghormatan nilai-nilai HAM yang secara implisit diwujudkan dalam penilaian SKHP dan penilaian SMK," ungkap Johnny.

Dia menuturan, Polri telah memperkuat penanaman nilai HAM melalui kurikulum pendidikan yang diterapkan di seluruh jenjang, mulai dari pendidikan pembentukan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), SIPSS, dan SPN, hingga pendidikan pengembangan seperti STIK, Sespimma, Sespimmen, Sespimti, serta berbagai pendidikan kejuruan dan pelatihan.

Menurut Johnny, materi HAM di Akpol juga telah diajarkan secara sistematis sejak awal tahun 2000-an sebagai mata kuliah mandiri dengan bobot dua SKS bagi taruna semester VI dan siswa SIPSS.

Materi yang diajarkan mencakup konsep dasar HAM, instrumen HAM nasional dan internasional, prinsip penggunaan kewenangan kepolisian, perlindungan hak tersangka, korban, dan saksi, hingga penerapan HAM dalam penegakan hukum.

Selain itu, Akpol juga memasukkan materi HAM dalam Management Training Level 1 untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap taruna dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM saat menjalankan tugas kepolisian.

"Pelatihan ini bertujuan agar lulusan Akpol tidak hanya memahami aspek normatif HAM, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam pengambilan keputusan dan tindakan operasional di lapangan," ucap Johnny.

Selain itu, kata dia pembelajaran HAM kini juga diperkuat melalui metode Case Based Learning (CBL), Problem Based Learning (PBL), simulasi penggunaan kekuatan (use of force), role play, hingga analisis studi kasus nyata. Untuk memperkuat substansi pembelajaran, Akpol bekerja sama dengan Komnas HAM, ICRC, JCLEC, dan PUSHAM UII.

Lebih lanjut, Johnny menilai masukan publik terkait implementasi maupun sertifikasi HAM sangat relevan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia Polri.

"Meskipun bukan syarat administratif otomatis untuk naik pangkat, kepemilikan sertifikat atau pemahaman mendalam tentang HAM sangat krusial," katanya.

Ia menuturkan, kompetensi HAM dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi pendidikan pengembangan, seperti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), maupun berbagai pendidikan pengembangan spesialis.

Tak hanya itu, dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK), kepatuhan terhadap prinsip HAM dalam penegakan hukum menjadi indikator utama untuk menilai profesionalisme dan etika anggota, yang turut menentukan kelayakan personel untuk diusulkan naik pangkat.

Kemudian, lanjut dia implementasi prinsip HAM juga terus diperkuat melalui fungsi Divisi Hukum dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), mengacu pada Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

"Dengan sertifikasi HAM setiap anggota diharapkan telah mampu mengedepankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta memiliki kompetensi dalam penanganan perkara yang sensitif terhadap perlindungan HAM," ujar Johnny.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai, menyatakan, instansinya tengah menyiapkan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu syarat promosi jabatan bagi aparat negara, termasuk TNI-Polri.

Pigai mengatakan, penerapan syarat sertifikasi HAM akan dimulai pada TNI Polri, rencananya kebijakan tersebut diperluas pada kementerian lembaga.

"Kami akan melakukan sertifikasi TNI, Polri, kemudian juga perusahaan, kemudian kementerian lembaga, bahkan sampai eselon II sampai eselon I di kementerian lembaga kita harus baru syarat sertifikasi HAM sebagai prasyarat tunai jabatan," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, untuk lingkungan Polri, sertifikasi HAM akan menjadi salah satu persyaratan untuk kenaikan jabatan mulai dari Kapolsek, Kapolres hingga Kapolda.

"Mulai dari Kapolsek, Kapolres, Kapolda, itu salah satu prasyarat yang akan naik juga adalah sertifikasi," ujarnya.

Dengan adanya penerapan sertifikasi HAM sebagai syarat promosi jabatan, ia berharap dapat meningkatkan kepatuhan aparat terhadap prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugas.

"Ketika kita menerapkan kriteria atau prasyarat hak asasi manusia itu sebagai syarat naik jabatan dan pangkat, maka sistem kepatuhan HAM itu dampaknya akan terasa di lapangan karena semua pejabat-pejabat pemerintahan atau aktor negara takut melakukan pelanggaran," katanya.

Meski demikian, lanjutnya, dasar pelaksanaan kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan dan baru bisa diterapkan 2027 atau 2028. Saat ini, Kementerian HAM masih merampungkan berbagai instrumen hukum sebagai landasan pelaksanaan tugas.

"Saya ingin sampaikan bahwa hari ini berbagai aturan kami sedang proses karena kami ini bayi yang baru lahir tapi landasan-landasan yang memayungi kami untuk melaksanakan kerjanya sedang kita proses," pungkasnya.