Jusuf Kalla Soroti Risiko Ekonomi Indonesia Akibat Konflik Timur Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah agar melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat guna menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla usai menghadiri acara buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2026. 

Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu, JK menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah berpotensi memberi dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya terkait kenaikan harga energi dan meningkatnya beban subsidi pemerintah.

Menurut JK, eskalasi konflik internasional dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya beban subsidi negara.

"Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat mengganggu pasokan energi nasional. Menurutnya, stok BBM Indonesia relatif terbatas sehingga perlu diantisipasi sejak dini.

"Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis," ujarnya.

Selain dampak ekonomi, JK menilai Indonesia juga perlu memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik internasional tersebut. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas.

Ia menyebut pemerintah dapat memanfaatkan peran Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendorong upaya perdamaian dan penyelesaian konflik.

JK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas belanja negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

"Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar," katanya.

Ia mengingatkan bahwa jika pengeluaran negara tidak dikendalikan dengan baik, tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat dan bahkan berpotensi memengaruhi kepercayaan internasional terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, JK juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara agar sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas.