Pemerintah Perkuat Potensi Sumber Daya Alam Indonesia dengan Instrumen Kredit Keanekaragaman Hayati

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kebijakan dan implementasi instrumen kredit keanekaragaman hayati berintegrasi tinggi atau High Integrity Biodiversity Credits.

Kebijakan ini dipilih sebagai penguatan kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.

Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, upaya perlindungan harus segera dilakukan, karena Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar terkait sumber daya alamnya. 

"Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya," kata Menteri Hanif, melansir Antara, Kamis 19 Februari 2026.

Hanif menyebut komitmen tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing.

Pertemuan yang membahas pembiayaan dan keberlanjutan keanekaragaman hayati itu dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kata Hanif, kegiatan itu juga merupakan bagian dari implementasi kerja sama strategis Indonesia-Inggris, yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

Selain itu sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara KLH/BPLH dan Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Inggris di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.

Hanif menekankan, keanekaragaman hayati merupakan Sumber Daya Alam (SDA) bernilai tinggi yang berfungsi mendukung  ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Pengelolaan ini membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai lapisan atmosfer. Sehingga diperlukan kolaborasi yang menyeluruh, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Instrumen biodiversity credits dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap upaya konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.

Menurut Hanif, pengembangannya harus dibangun di atas prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola yang transparan, serta penerapan high integrity safeguards, termasuk sistem Measurement, Reporting, and Verification atau MRV yang kuat.

Selain keanekaragaman hayati, KLH/BPLH bersama mitra juga turut memperkuat berbagai instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati lainnya, seperti mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik.

Mekanisme ini dilakukan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya, serta Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) dan pembentukan Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026.

Hal ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat kolaborasi internasional dalam pembiayaan keanekaragaman hayati yang berintegritas.

Melalui berbagai langkah strategis ini, Indonesia memastikan posisinya sebagai negara proaktif yang mengarusutamakan nilai keanekaragaman hayati dalam kebijakan pembangunan dan sistem ekonomi nasional, untuk mewujudkan hidup selaras dengan alam bagi generasi kini dan mendatang.