Muzani Teruskan Aspirasi Warga Aceh ke Presiden: Sakit Aceh Adalah Sakit Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan keluhan dan persoalan pascabencana di Aceh telah diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku telah mendengar persolan mulai dari keterbatasan keuangan daerah hingga kebutuhan hunian bagi pengungsi, dan itu semua telah dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Semua apa yang disampaikan oleh Pak Mualem (Muzakir Manaf) kami teruskan kepada Bapak Presiden, dan Presiden ketika itu merespons dengan baik,” ujar Muzani saat menyalurkan bantuan di Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

Muzani menegaskan, bencana yang terjadi di Aceh bukan hanya bencana daerah, melainkan menjadi tanggung jawab nasional.

“Aceh adalah bagian NKRI, dan sakit Aceh adalah sakit Indonesia, bencana Aceh adalah bencana Indonesia,” kata dia.

Ia menyebut MPR bersama DPR akan mendorong percepatan penanganan di berbagai sektor, termasuk rumah ibadah dan fasilitas pendidikan yang terdampak.

“Pak Hidayat Nur Wahid sudah kirim kabar sementara kepada Menteri Agama supaya penanganan rumah ibadah bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya.

Pemerintah Pusat berkomitmen untuk memberikan dana transfer ke daerah secara penuh bagi tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dana TKD itu tak akan kena efisiensi.

Pernyataan itu ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Peresmian Hunian Sementara Danantara di Wilayah Terdampak Bencana di Sumatra, Kamis (5/2).

“Anggaran untuk transfer keuangan daerahnya dikembalikan seperti tahun sebelumnya, artinya bertambah,” kata Tito yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Sebelumnya, Tito melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa dana TKD ini bisa sesegera mungkin direalisasikan ke daerah terdampak.

Tito memerinci Aceh mendapatkan tambahan TKD tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1,6 triliun. Sebesar Rp 800 miliar bisa digunakan untuk pemerintah provinsi. Sebanyak Rp 800 miliar lagi dibagi untuk 23 kabupaten/kota.

Untuk Sumatra Utara, tambahan TKD sebesar Rp 6,3 triliun. Sebanyak Rp 1,2 triliun untuk kebutuhan provinsi. Dan sisanya untuk 33 kabupaten/kota.

Dan untuk Sumatra Barat, pemerintah menganggarkan tambahan TKD sebanyak Rp 2,6 triliun. Pemerintah provinsi akan mendapat sekitar Rp 500 miliar. Sisanya digelontorkan untuk 19 kabupaten/kota.

“Berikan super prioritas cepat kepada daerah-daerah yang kita anggap atensi (membutuhkan). Artinya, secepat mungkin,” kata Tito.