Cak Imin Lantik Pimpinan Dewan Pengurus Wilayah PKB se-Indonesia, Harap Jaga Suara Partai

Liputan6.com, Jakarta - Cak Imin atau Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum DPP PKB) melantik pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia periode 2026-2031.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin berharap mereka dapat menjaga suara partainya di daerah masing-masing.

"Pengurus baru ini diharapkan menjaga suara PKB," ujar Cak Imin di kawasan Gambir, Jakarta, melansir Antara, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, dia berharap pimpinan DPW PKB yang baru dilantiknya dapat membuat masyarakat semakin mencintai partainya.

"Dengan cara apa? Dengan cara tiada hari tanpa pengabdian, dan tiada hari tanpa pelayanan kepada masyarakat," ucap Cak Imin.

Sementara itu, dia mengingatkan pimpinan DPW PKB agar tidak hanya berupaya memenangkan pemilihan umum, tetapi juga melahirkan pemimpin di tingkat eksekutif dan legislatif di daerahnya.

"Dengan demikian, tugasnya berat. Mengelola PKB sekaligus mengurus dan melayani masyarakat," terang Cak Imin.

Selain itu, dia mengingatkan agar pimpinan DPW PKB tersebut harus mau selalu belajar, dan tidak boleh gegabah.

"Pengurus baru ini harus belajar karena zaman sedang berubah. Semua orang harus belajar. Semua orang tidak bisa stuck atau jumud (stagnan, red.). Harus belajar, dan memperbaiki pola kerja. Istilahnya, era disrupsi ini semua dituntut untuk belajar," ucap Cak Imin.

"Pimpinan DPW PKB yang baru dilantik tersebut sebelumnya melalui sejumlah tahapan, seperti tes psikologi, kepemimpinan, hingga lainnya," jelas Cak Imin.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet Merah Putih menguat dalam beberapa hari terakhir. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Daniel Johan menilai reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet," ujar Daniel dalam keterangannya, Kamis 29 Januari 2026.

Daniel menegaskan, dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhan pemerintahan.

Oleh karena itu, seluruh elemen politik perlu menghormati setiap keputusan yang diambil Presiden. Tak terkecuali jika presiden melakukan perombakan kabinet.

"PKB sangat menghormati semua keputusan Presiden, termasuk apabila Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet," tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI itu berharap seluruh anggota kabinet dapat terus bekerja secara optimal dan solid dalam membantu Presiden menjalankan program-program pemerintahan yang telah ditetapkan.

"Kami berharap para menteri dan seluruh jajaran kabinet bekerja keras, fokus, dan maksimal dalam mendukung Presiden demi keberhasilan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat," terang Daniel.

Menurutnya, selama ini menteri dari PKB sudah bekerja keras dalam membantu Presiden menjalankan semua kebijakan dan program pemerintah.

"Selama ini, menteri dan wakil menteri dari PKB telah bekerja keras membantu presiden. Fraksi PKB juga mendukung semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.