Kementerian Lingkungan Hidup Perkuat Perlindungan Laut Indonesia sebagai Pilar Ekonomi Biru

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menekankan fenomena kenaikan muka air laut dan pencemaran plastik lintas negara menuntut langkah perlindungan yang lebih sistematis terhadap ekosistem perairan di Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rasio Ridho Sani mengatakan, berbagai ekosistem laut memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup. 

"Ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi masyarakat melalui perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, serta cadangan karbon biru," ujar Rasio, melansir Antara, Selasa 3 Februari 2026.

Menurutnya, ancaman terhadap ekosistem air ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan kelestarian alam.

Hal tersebut ia sampaikan ketika menghadiri Bali Ocean Days (BOD) 2026, Conference dan Showcase di Bali pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Ia memaparkan implementasi ekonomi biru merupakan strategi fundamental dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan perubahan iklim. 

Dalam kesempatan tersebut, Rasio menjelaskan Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan garis pantai sepanjang 95.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. 

Kekayaan itu mencakup 3,44 juta hektare mangrove dan 2,5 juta hektare terumbu karang. Keanekaragaman ini menempatkan Indonesia sebagai pemilik 70 persen cadangan karbon biru dunia.

Di balik potensinya yang besar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius.

Sekitar 30 hingga 40 persen terumbu karang nasional berada dalam kondisi rusak, serta hampir 195.000 hektare luasan mangrove hilang dalam satu dekade terakhir.

Menurut Rasio, kerusakan ekosistem ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis, termasuk pariwisata bahari yang menjadi urat nadi ekonomi di wilayah seperti Bali.

Dengan adanya kenaikan muka air laut, Rasio menyoroti tekanan lingkungan, ancaman kehidupan ekosistem, serta pencemaran plastik lintas negara yang menuntut langkah perlindungan yang lebih sistematis.

KLH menetapkan empat arah kebijakan utama sebagai respons, di antaranya percepatan pemulihan ekosistem, pengendalian pencemaran melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), penguatan data kelautan berbasis sains untuk memastikan kebijakan yang diambil bersifat kredibel dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor dinilai krusial agar upaya perlindungan laut dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata.

Rasio menyebutkan, upaya mitigasi dan aksi nyata di tingkat tapak mulai menunjukkan hasil positif melalui kolaborasi yang terintegrasi dan terarah.

Sebagai contoh penerapan, sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha di Provinsi Bali pada periode Januari-Februari 2025 telah berhasil menangani 1.274 ton sampah laut.

Langkah ini menjadi bukti pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk menjaga kualitas serta mempertahankan daya saing destinasi wisata.

Dari sisi ekonomi, upaya ini juga menjadi cara untuk melindungi mata pencaharian masyarakat setempat.

"Melalui pendekatan ekonomi biru, pemerintah berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya laut tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," papar Rasio.

Lebih lanjut, kata Rasio, pendekatan serupa akan terus diperluas ke wilayah pesisir lainnya sebagai tindakan untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas, serta memastikan keberlanjutan program pengelolaan lingkungan perairan secara konsisten.