Anggota DPRD Minta Pemprov Fokus Benahi Tata Ruang dan Drainase Guna Atasi Banjir Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengatakan, banjir di wilayahnya bukan hanya akibat curah hujan yang tinggi, melainkan lingkungan juga perlu diperhatikan.

"Banjir yang terjadi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa persoalan tata ruang, dan lingkungan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius, serta penanganan yang berkelanjutan," kata dia, dikutip dari Antara, Senin (26/1/2026).

Menurut Kenneth, pemerintah dilarang menutup mata terhadap berbagai persoalan struktural yang masih terjadi di lapangan, dimulai dari sistem drainase yang belum optimal, pendangkalan sungai, hingga alih fungsi lahan yang tak terkendali.

Pasalnya, banjir tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga dampak yang terjadinya langsung terhadarp keselamatan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat.

"Saya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergerak cepat, responsif, dan terkoordinasi dalam menangani dampak banjir. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama," ujar Kenneth.

Dia pun mengusulkan dalam skala jangka pendek, meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan seluruh perangkat daerahnya siaga penuh di lapangan, normalisasi dan pembersihan saluran air harus segera dilakukan, termasuk penyedotan genangan di beberapa titik rawan banjir.

Selain itu, diberikan posko pengungsian yang layak dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih, onat-obatan, hingga perlengkapan untuk bayi dan lansia perlu diperhatikan secara khusus.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan daerah penyangga juga dinilai bagi Kenneth sangat penting, mengingat persoalan banjir di Jakarta tak terlepas dari kondisi wilayah hulu.

Tidak hanya penyampaian informasi yang cepat dan juga transparan terkait cuaca, ketinggian air, serta langkah antisipasi juga sangan perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih waspada.

Untuk jangka panjangnya, Kenneth mendorong penanganan banjir dilakukan dengan komprehensif dan juga berkelanjutan.

Upaya pembenahan sistem dirainase terpadu, revitalisasi sungai dan juga waduk, percepatan pemasangan sheet pile di bibir sungai, serta penguatan infrastruktur pengendalian banjir seperti polder dan pompa air yang harus dipercepat.

Selain pembangunan fisik, edukasi dilakukan juga kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, dan kepedulian terhadap lingkungan juga perlu ditingkatkan.

"Penegakan aturan terhadap pelanggaran tata ruang harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap tahun," katanya.

Kenneth juga menilai, penanganan banjir di Jakarta tidak bisa lagi dilakukan, secara parsial, melainkan harus menyentuk akar persoalan secara menyeluruh.

Menurutnya, pengerukan lumpur secara masif dan berkelanjutan, serga normalisasi kali tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi resiko banjir, selama bersamaan dengan langkah mitigasi yang terencana dan konsisten.

"Pengerukan lumpur dan normalisasi sungai itu masih relevan dan sangat berpengaruh terhadap pengendalian banjir. Tapi harus dilakukan secara masif, rutin, dan tidak setengah-setengah," ujarnya.

Kenneth juga membahas pentingnya pembangunan saluran air mikro, terutama juga di kawasan permukiman padat penduduk, karena banyak wilayah yang kerap tergenang bukan semata-mata karena sungai meluap, tetapi akibat salurang lingkungan yang tidak memadai atau tidak berfungsi optimal.

Selain infrastruktur, Kenneth menegaskan perlunya penertiban bangunan rumah warga yang memakan atau menutup saluran air.

Praktik tersebut dinilai mempersempit aliran air dan juga salah satu penyebab utama genangan yang tak kunjung surut.