Menteri ATR Nusron Wahid Pastikan Hak dan Status Tanah Pemilik Sertifikat PascaBencana Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan hak dan status tanah bagi masyarakat atau pemilik sertifikat tanah yang hilang pascabencana Sumatera.

"Setiap peristiwa banjir, baik itu longsor, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian status tanah bagi masyarakat. Kepastian ini bukan hanya untuk administrasi, tapi merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak rakyatnya, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Nusron memastikan, pemilik tanah yang sertifikatnya hilang atau rusak negara akan tetap mengakui dan akan diterbitkan sertifikat sesuai aturan.

"Bagi pemilik tanah berhak yang sertifikatnya hilang atau rusak akibat bencana, negara menjamin hak tersebut tetap diakui. Penerbitan sertifikat pengganti akan dilakukan sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak kehilangan legalitas atas tanahnya," ucap dia.

Nusron menyebut, Kementeriannya melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah para korban bencana. Nantinya, kata dia, tanah terdampak bencana dikategorikan menjadi tanah musnah dan tanah terdampak. Tanah musnah adalah tanah yang hilang akibat bencana.

"Jika yang terjadi demikian, prosesnya berwujud pada penerbitan SK Penetapan Tanah Musnah. Sementara itu, untuk tanah terdampak namun tidak musnah, pemerintah mendorong supaya ada rekonstruksi dan reklamasi sesuai kondisi teknis di lapangan," ucap Nusron.

"Selain itu, Kementerian ATR/BPN menanggarkan Rp 3,1 miliar untuk memberikan pelayanan sementara lantaran 4 kantor rusak akibat bencana Sumatera," jelas Nusron.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong skema padat karya dalam melanjutkan penanganan setelah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Warga terdampak turut diajak mempercepat proses pemulihan infrastruktur dengan pemberian upah.

Fokus utama Kementerian PU adalah membuka kembali akses jalan dan jembatan agar konektivitas dan arus logistik, termasuk distribusi pangan, BBM, dan LPG, dapat kembali berjalan lancar.

Untuk mendukung penanganan tersebut, Kementerian PU telah mengerahkan sekitar 1.332 personel pada tahap awal termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU. Kementerian PU juga didukung oleh TNI, Polri, serta masyarakat setempat dengan jumlah sekitar 1.366 orang.

Selain penanganan teknis, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya menerapkan pola padat karya sejak pertengahan Desember 2025. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak dapat tetap produktif dan memperoleh penghasilan, sekaligus mempercepat proses pemulihan infrastruktur dasar di lapangan.

"Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat karya. Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan akan terhambat. Sehingga Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri dan masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya mulai bekerja selama 24 jam," ungkapnya di Kantor Kementerian PU, dikutip Sabtu (17/1/2026).

"Kita semua berharap perekonomian segera bergulir lagi, masyarakat harus segera punya income lagi. Dan kami harap dengan program padat karya yang kita gulirkan dapat membantu masyarakat," kata Dody.

Di samping itu, Kementerian PU juga telah menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung guna mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dody juga menyatakan, Kementerian PU memiliki balai teknis yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dapat bergerak cepat ketika terjadi bencana. Balai teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak untuk melaksanakan penanganan awal.

"Per 15 Januari 2026, apa yang sudah ditangani Kementerian PU di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akan terus kita perbarui. Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu," tuturnya.

"Hal ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di tempat lain. Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin," pungkas dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menyatakan konektivitas jalan nasional menjadi prioritas utama untuk penanganan setelah bencana longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat (Smbar). Seiring hal itu, Kementerian PU menangani Jembatan Kembar Margayasa KM67+000 di Silaiang Bawah, perbatasan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

"Jalur Padang–Bukittinggi adalah urat nadi pergerakan orang dan barang di Sumatera Barat. Karena itu, setiap langkah penanganan kami lakukan dengan prinsip kehati-hatian, memastikan aspek keselamatan terpenuhi sebelum fungsi layanan dikembalikan secara penuh,” kata Menteri PU Dody Hanggodo seperti dikutip dari Antara, Senin (22/12/2025).

Penanganan difokuskan pada pengecekan menyeluruh struktur jembatan serta penguatan tebing Sungai Batang Anai untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan konektivitas jalur nasional Padang–Bukittinggi. Jembatan Kembar Margayasa merupakan titik krusial pada Jalur Nasional Padang–Bukittinggi yang menghubungkan kawasan pesisir Kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukittinggi dan sekitarnya.