Mensesneg Bicara Pro Kontra Kepala Daerah Dipilih DPRD: Petunjuk Presiden, Kepentingan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Pro kontra usulan mengubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi dipilih DPRD terus mengemuka. RUU Pemilu sudah masuk Program Legislasi Nasional 2026. Pemerintah dan DPR belum membahas mengenai sistem Pilkada melalui DPRD. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembahasan RUU Pemilu harus mengedepankan kepentingan masyarakat.  

"Sesuai petunjuk Presiden, kami pemerintah berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami paham, kita semua mewakili partai yang memiliki cara pandang berbeda-beda, tapi beliau menekankan kita harus berpikir untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, saya kira itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). 

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR membahas wacana sistem pemilihan kepala daerah. Sehingga belum ada keputusan apapun. 

"Pimpinan DPR dan Komisi II berkoordinasi dalam hal membicarakan mengenai RUU Pemilu maupun wacana yang berkembang di masyarakat berkenan sistem pemilihan kepala darah, ini lengkap kami diskusi," ucap Prasetyo.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tidak ada pembahasan RUU Pilkada di DPR pada tahun 2026.

“Kami sudah sepakat bahwa di dalam Prolegnas tahun ini tidak ada masuk agenda pembahasan UU pilkada ,sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan komisi II beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini belum ada rencana untuk membahas UU pilkada,” kata Dasco di tempat yang sama.

Dasco menegaskan usulan Kepala Daerah dipilih DPRD baru sekadar  wacana mengingaat tak ada revisi UU Pilkada.

“Wacana di luar katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD,” katanya.

Untuk diketahui, Survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas warga mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya sebagian kecil warga yang menghendaki pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti yang ramai diwacanakan Partai Politik. 

Dalam survei Kompas, responden disuguhkan pertanyaan mengenai sistem pilkada yang cocok di Indonesia. Hasilnya, 77,3 persen responden ingin pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara yang memilih kepala daerah lewat DPRD hanya 5,6 persen. Sebanyak 15,2 persen responden menilai kedua sistem sama saja. Dan 1,9 persen responden memilih tidak tahu. 

Responden juga diberi pertanyaan mengenai alasan mereka memilih sistem tersebut. Sebanyak 46,2 persen responden mengaku alasan memilih sistem pilkada langsung karena demokrasi dan partisipasi. Sebanyak 35,5 persen responden memilih pilkada langsung dengan alasan atas nama kualitas pemimpin. Sebanyak 7 persen responden beralasan transparansi.

Survei digelar pada 8-11 Desember 2025. Survei dilakukan dengan cara telepon. Jumlah responden 510 orang dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih. Responden survei dipilih acak dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Margin of error Litbang Kompas ini kurang lebih 4,24 persen.

Hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju usulan Pilkada dipilih oleh DPRD.

Survei terbaru dirilis pada Rabu (7/1/2026). Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adrian Sopa, mengatakan, sebanyak 66,1% respoden menyatakan menolak usulan tersebut.

“Hasilnya, 66,1% menyatakan kurang setuju, tidak setuju atau tidak setuju sama sekali. Kemudian ada 28,6% menyatakan setuju atau sangat setuju. Kemudian 5,3% menyatakan tidak tahu, tidak jawab,” kata Adrian.

Menurut Adrian, angka penolakan tersebut tinggi atau mayoritas.

"Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65% menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” kata dia.

Adrian menyebut, dalam opini publik, ketika melewati batas 60% daripada persetujuan publik, maka itu berarti efeknya itu sudah besar.

“Jadi 66,1% adalah angka yang besar ya, publik tidak setuju Pilkada dipilih DPRD,” pungkasnya.

Adapun survei dilakukan dengan metode Multi-stage Random Sampling melibatkan 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Sementara margin off error + 2.9 % dan waktu pengumpulan data pada 10-19 Oktober 2025.