Profil Yaqut Cholil Qoumas, Mantan Menag yang Kini Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (9/1/2026). Penetapan tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

"Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji," ujar Budi di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Penyidikan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penentuan kuota serta penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024 masih terus berlanjut, meskipun Yaqut telah menyandang status tersangka.

KPK menduga ada aliran dana dugaan korupsi kuota haji 2024 berdasarkan keterangan Yaqut Cholil Qoumas. Aliran uang tersebut berasal dari kuota haji tambahan yang diperjualbelikan antara Kementerian Agama dan biro perjalanan haji.

Profil Yaqut Cholil Qoumas

Yaqut Cholil Qoumas lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 4 Januari 1975. Ia merupakan putra dari KH Muhammad Cholil Bisri, tokoh yang dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Riwayat pendidikannya dimulai di SDN Kutoharjo dan lulus pada 1987. Setelah itu, Yaqut melanjutkan pendidikan ke SMPN 11 Rembang hingga tamat pada 1990.

Jenjang pendidikan menengah atas ditempuhnya di SMAN II Rembang dan diselesaikan pada 1993. Usai menamatkan pendidikan SMA, Yaqut melanjutkan studi strata satu dengan mengambil jurusan Sosiologi di Universitas Indonesia (UI).

Saat menempuh studi di UI, Yaqut juga aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Depok sebagai salah seorang pendirinya pada 1996-1999.

Sebagai kader PKB di Rembang, Yaqut pun dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Rembang pada 2001-2014.

Pada 2005, Yaqut memutuskan terjun ke politik praktis dan terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Rembang dari PKB.

Dan pada tahun yang sama pula, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010. Kemudian, lima tahun berikutnya, Yaqut duduk sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) menggantikan Hanif Dhakiri yang dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan.

Kala itu, ia duduk di Komisi VI yang meliputi bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Standardisasi Nasional.

Yaqut pun kembali menjadi anggota DPR RI pada periode 2019-2024 di Komisi II yang meliputi bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain aktif di dunia politik, Yaqut juga mengabdikan dirinya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada 2011-2016.

Kemudian, ia pun secara aklamasi diamanahi sebagai Ketua Umum PP GP Ansor 2015-2020 pada Kongres XV di Pondok Pesantren Pandanaran, Yogyakarta.

Dan pada 2020, Presiden Jokowi menujuk Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama untuk menggantikan Fachrul Razi. 

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menghitung kerugian negara.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut. Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.