Guru Besar Unpad Minta Hentikan Saling Menyalahkan dalam Penanganan Bencana Sumatra: Sekarang Harus Kompak

Guru Besar Unpad Prof. Chay Asdak menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatra membutuhkan kekompakan lintas sektor, bukan saling menyalahkan.

OlehPutu Merta Surya Putra
Diterbitkan 08 Januari 2026, 15:40 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Potret Terkini Aceh Tamiang Pasca Terjangan Banjir Bandang Sumatra
Perbesar
Berdasar informasi dari data bencana hidrometeologi siklon tropis senyar yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (4/12) malam, setidaknya terdapat 2.698 rumah warga di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan parah. Tampak foto udara yang diambil menggunakan drone ini menunjukkan wilayah yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, Pulau Sumatra, Kamis 4 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)
Jadi intinya...
  • Pemerintah harus berhenti saling menyalahkan, fokus penanganan bencana Sumatra secara kompak.
  • Satgas perlu personel kompeten dan kolaborasi pentaheliks agar penanganan tepat sasaran.
  • Evaluasi izin sawit/tambang serta restorasi DAS penting cegah bencana berulang.

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Chay Asdak meminta pemerintah pusat maupun daerah berhenti saling menyalahkan terkait bencana Sumatra.

Menurut dia, ego sektoral harus segera diganti dengan kekompakan dalam menuntaskan penanganan pascabencana.

BACA JUGA:Sidang Tahunan MPR Digelar 14 Agustus
BACA JUGA:Bakom Investigasi Surat Pengajuan MBG untuk Nobel yang Viral

Prof Chay menuturkan, bencana yang terjadi merupakan akumulasi dari curah hujan ekstrem dan hilangnya tutupan hutan akibat pembukaan lahan secara masif.

"Sudah saatnya antar-elit pemerintah berhenti saling menyalahkan. Fokus utama sekarang adalah kekompakan untuk menuntaskan pemulihan Sumatra melalui langkah yang sistematis dan substansial," kata dia dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Prof Chay juga memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Ia menyebut keberadaan Satgas ini sebagai respons dan bukti keseriusan negara untuk segera mengatasi bencana di Sumatra.

Namun, Prof Chay memberikan catatan kritis agar Satgas diisi oleh personel yang kompeten secara akademis dan teknis. Ia juga menekankan pentingnya adopsi kerja sama pentaheliks.

"Satgas harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, warga, hingga media. Tanpa sinergi ini, penanganan tidak akan tepat sasaran," jelas dia.

 

Evaluasi Izin Perkebunan Sawit dan Pertambangan

Selain manajemen bencana, Prof Chay mendesak pemerintah untuk mengevaluasi izin perkebunan sawit dan pertambangan. Evaluasi ini harus mencakup aspek ekologis, sosial, kebencanaan, hingga ekonomi.

Ia menawarkan solusi berupa pemberian insentif dan disinsentif ekonomi yang efektif bagi program restorasi lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama melalui pengembangan agroforestry.

"Pengendalian izin adalah kunci. Jika aspek ekologis terus diabaikan, risiko bencana akan tetap tinggi. Restorasi DAS harus menjadi prioritas dalam rencana strategis Satgas ke depan," katanya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6