PDIP Ungkap Dilobi Banyak Partai untuk Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengakui pihaknya mendapat lobi-lobi berbagai partai agar mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD.

"Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah," kata Deddy pada wartawan, Kamis (8/1/2026).

Deddy menegaskan sejak awal menolak usulan Pilkada tidak langsung. "Kita tetap tegas, teguh, untuk agar pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD," katanya.

Anggota Komisi II DPR itu mengajak masyarakat sipil untuk bersama menolak wacana usulan pilkada oleh DPRD.

"Kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap masyarakat sipil terhadap kehendak dari partai-partai pemerintah itu. Dari partai pengusung pilkada oleh DPRD," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bahlil Lahadalia untuk membahas agenda politik ke depan pada Minggu (28/12).

Pertemuan tersebut membahas wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD yang pertama kali diusulkan Lahadalia dalam Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/12).

Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut disetujui sebagai sebuah usulan karena melihat tingginya biaya pilkada serentak yang terus meningkat.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata dia, Senin (29/12).

Ia menjabarkan bahwa pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pemilihan kepala daerah mencapai hampir Rp7 triliun. Besaran hibah terus mengalami kenaikan hingga pada 2024 mencapai lebih dari Rp37 triliun.