Menekraf Riefky Harsya Beri Penghargaan untuk 6 Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia 2025

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menggelar ajang apresiasi untuk Pemerintahan Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia 2025, Jumat (19/12/2025). Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya.

“Kita berharap bahwa dengan ditetapkannya 6 Kabupaten/Kota tersebut menjadi Kabupaten/Kota Kreatif, ke depan juga industri kreatif di daerah tersebut semakin berkembang, dan juga atensi dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap ekosistem ekonomi kreatif juga semakin baik,” ucap Riefky.

Keenam daerah yang ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif 2025, yakni Kota Banjarmasin dengan Subsektor Unggulan kriya, Kabupaten Buton Tengah dengan Subsektor Unggulan Kriya, dan Kabupaten Cilacap dengan Subsektor Unggulan Film. 

Kota Manado dengan Subsektor Unggulan Musik, Kabupaten Pati dengan Subsektor Unggulan Seni Pertunjukan, dan Kabupaten Trenggalek dengan Subsektor Unggulan Seni Pertunjukan.

Riefky menjelaskan, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi industri kreatif masing-masing. Berdasarkan kegiatan ekonomi yang paling menonjol di daerah tersebut.

“Nah masing-masing daerah tersebut mempunyai potensi yang beragam, tetapi juga telah ditetapkan untuk subsektornya yang menjadi lokomotif untuk mendukung perkembangan subsektor lainnya,” ucap Riefky.

Riefky menyatakan, Presiden RI, Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan telah menentukan dana untuk usaha rakyat di bidang ekonomi kreatif, yakni sebesar Rp10 triliun.  

Besaran kredit yang dapat diterima oleh masing-masing individu industri kreatif dapat mencapai hingga Rp500 juta. Namun, Riefky tak menutup kemungkinan jumlah kredit individu akan melebihi batas tersebut. Pelaku industri kreatif yang mendapat alokasi KUR lebih dari Rp500 juta akan mendapatkan pendampingan khusus dari Kemenkraf. 

“Dengan jumlah kredit sekitar sampai 500 juta. Kalaupun lebih dari itu juga lebih dengan pendampingan khusus,” tutur Riefky.

Riefky menyadari, selama ini para pelaku industri kerap kali mengalami kesulitan mengajukan pembiayaan dari bank. Penyebabnya, pelaku industri kreatif dinilai tidak memiliki penghasilan yang tetap, ketidakpastian pasar, dan aset yang tidak berwujud. Sejumlah aspek inilah yang kemudian menjadi perhatian utama Kemenekraf saat ini.

Karena itu, pemerintah berkomitmen mengupayakan penjaminan kekayaan intelektual para pelaku industri kreatif. Hal ini ditujukan untuk memudahkan para pelaku industri untuk memperoleh pembiayaan dari bank.

“Salah satu perjuangan dari kementerian ini adalah bagaimana IP atau intellectual property atau kekayaan intelektual ini bisa dijaminkan. Karena para kreator-kreator dengan segala potensi bisnisnya ketika datang ke bank selalu ditanyakan mana asetnya, mana sertifikatnya, mana bangunannya,” katanya.

Pada kesempatab itu, Riefky menyatakan terdapat sejumlah program yang kini menjadi prioritas Kemenekraf. Program prioritas tersebut tertuang dalam 8 Asta Ekraf yang menjadi salah satu klaster program Kemenekraf/Badan Ekraf.

Delapan Asta Ekraf yang dimaksud, yakni Ekraf Data, Ekraf Bijak, Talenta Ekraf, Infra Ekraf, Sinergi Ekraf, Pasar Ekraf, Dana Ekraf, dan Ekraf Kaya. Kedelapan asta Ekraf ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia.

Riefky menegaskan, pemerintah daerah harus siap membantu pertumbuhan industri kreatif dengan berbekal data yang kuat. Karena itu, Ekraf Data menjadi prioritas. Bisa dimulai dengan melakukan pemetaan untuk mengetahui data letak potensi industri kreatif di wilayah mereka.

“Mungkin para kepala daerah melihat dimana peta tambang mereka atau tambang yang tidak ada di daerah mereka atau dimana kebun-kebun di daerah mereka, tetapi kami sangat mengapresiasi saat ini kepala daerah juga berbondong-bondong memetakan dimana kekuatan tambang baru yaitu ekonomi kreatif di daerah masing-masing,” ucap Riefky.

Selain itu, Riefky juga meminta jajaran pemerintah daerah untuk menciptakan regulasi yang memberikan kemudahan kepada industri ekonomi kreatif.

“Ya regulasi untuk penguatan perkembangan Ekraf di kementerian maupun kita mendukung bila ada daerah-daerah ingin memberikan penguatan terhadap kebijakan, regulasi, dan kelembagaan di daerah masing-masing,” tutupnya.