Kasus Keracunan Turun, BGN Pastikan Pengawasan Program MBG Makin Ketat

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa berbagai langkah korektif telah diterapkan secara sistematis menyusul beberapa insiden keracunan di sejumlah daerah, termasuk penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa wilayah.

Semua upaya dilakukan untuk menjaga kualitas pasokan gizi nasional sekaligus menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat program ini.

“Ya, memang ada beberapa kejadian ya. Jadi, harus ketahui juga bahwa sebagian besar mereka melakukan dengan sangat baik, memang masih ada yang mengalami kejadian dan itu jumlahnya harus kita tekan terus-menerus dan kita targetnya nol kejadian,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Program Indonesia Connect Liputan 6 SCTV yang tayang pada Sabtu (6/12/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai penanganan insiden keracunan, BGN menerapkan pembatasan jumlah pelayanan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Tadinya setiap SPPG melayani antara 3.000 sampai 4.000. Nah, sekarang kita kurangi maksimal di 3.000 itu pun kalau ada juru masak yang profesional, kalau tidak ada juru masak yang profesional, kita minta mereka maksimal melayani 2.500 saja,” jelas Dadan.

BGN juga melengkapi seluruh SPPG dengan alat rapid test untuk memastikan bahan baku dan masakan memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, setiap SPPG diwajibkan memiliki alat sterilisasi dengan suhu 120 derajat celsius selama tiga menit, untuk memastikan seluruh peralatan masak kembali steril.

Air yang digunakan untuk memasak dan mencuci turut menjadi perhatian BGN mengingat perbedaan kualitas air di berbagai daerah.

“Sehingga kita berikan instruksi agar mereka menggunakan air yang sudah tersertifikasi, baik itu air dalam kemasan maupun air isi ulang dengan peralatan-peralatan yang sudah tersertifikasi,” tegasnya.

Dadan menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan kasus keracunan, mulai dari waktu masak yang terlalu awal hingga kualitas bahan baku yang kurang baik.

“Ya, ada yang masaknya terlalu awal, ada juga yang kualitas bahan bakunya kurang baik. Tapi rata-rata perpaduan antara itu,” katanya.

Gangguan teknis di lapangan juga turut memperburuk keadaan, seperti keterlambatan konsumsi makanan hingga 2 jam dari waktu seharusnya.

“Masakan itu kan paling tahan lama, paling lama 6 jam. Jadi, sebetulnya hal-hal yang seperti itu juga mengganggu,” jelasnya.

SPPG yang mengalami insiden diminta menghentikan operasional sementara.

“Kita investigasi kemudian kita evaluasi dan setelah semua saran perbaikan dilakukan, mereka operasional kembali dan sejauh ini semua SPPG yang sudah mengalami kejadian tidak pernah lagi mengalami kejadian,” ujarnya.

Sejak penerapan langkah korektif, BGN melaporkan penurunan signifikan kasus gangguan pencernaan pada penerima manfaat.

“Kasus gangguan pencernaan itu kejadian yang paling dominan di Oktober. November sudah jauh berkurang dan kita sedang kejar agar di Desember ini tidak ada lagi kejadian yang menonjol,” jelasnya.

Dengan perbaikan berlapis, mulai dari pengawasan bahan baku, kualitas air, standar memasak, hingga distribusi, BGN menilai efektivitas program meningkat dari waktu ke waktu.

BGN menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal makanan, melainkan investasi negara untuk 20 tahun ke depan.

“Ya, yang pertama yang penting sekali makan bergizi adalah hak anak Indonesia,” tegas Dadan.

Ia mengingatkan bahwa 60% anak Indonesia berasal dari orang tua dengan pendidikan hanya lulusan SMP, sehingga akses terhadap gizi seimbang sangat terbatas, oleh karena itu Negara harus hadir.

“20 tahun kemudian mereka akan menjadi tenaga kerja produktif, dan kita persiapkan generasi itu generasi yang berkualitas dengan memberikan akses dan memberikan hak atas akses dengan menu gizi seimbang,” paparnya.

Program ini juga memberi dampak ekonomi langsung, terutama pada stabilisasi harga komoditas pangan. BGN kini mengaitkan menu harian SPPG dengan kondisi pasar.

“Jadi, kalau ada harga kentang yang turun, kami sudah instruksikan kepada seluruh SPPG agar memasak kentang minimal satu kali seminggu,” ujar Dadan.

Hal serupa diterapkan ketika harga telur naik, dengan mengalihkan menu ke ikan untuk menjaga keseimbangan pasar.

“Supaya harga tetap terkendali sehingga mudah-mudahan dengan kebijakan seperti itu petaninya akan gembira, tapi masyarakat secara umum akan senang karena harga tetap stabil,” ujarnya.